SERANG, TitikNOL - Koordinator Korsupgah KPK, Asep Rahmat Suwandha menegaskan, siapapun pemimpin Provinsi Banten nanti harus punya komitmen kuat untuk melakukan pencegahan korupsi.
Menurut Asep, KPK tidak akan memaksakan jika nanti pemimpin Banten tidak menginginkan KPK hadir di Banten.
"Kita sudah bertemu pak penjabat, kita sampaikan hasil evaluasi seperti ini di 2016, kemudian 2017 harus begini, kira-kira bagaimana oke gak? Oke, silahkan katanya teknisnya dibahas," ungkapnya, setelah rapat rencana aksi dengan SKPD, di Ruang Transit Pendopo Gubernur Banten, Senin (20/2/2017).
Ketika misalnya ada Gubernur baru, kata Asep, pihaknya juga akan menanyakan kembali komitmen pencegahan korupsi. "Tidak ada unsur pemaksaan. Kalau misalnya pak Gubernur tidak, ya enggak apa-apa. Ini kan upaya Banten untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkapnya.
Namun, ia tak mau berandai-andai jika Gubernur Banten definitif nanti tidak atau tetap bekerja sama dengan KPK.
"Saya tidak mau berandai-andai. Tapi, KPK ketika masuk ke sini sudah kita siapkan apa yang terbaik menurut kita, lalu kita terapkan, ini jalan. Ketika ada Gubernur baru kan pasti melihat, menurut teman-teman, apakah akan menolak. Kalau iya alasannya apa, menolak sesuatu yang dianggap baik," tukasnya. (Kuk/Rif)
Mengaku bos mafia seorang Ayah Cabuli Anak Tiri sampai 20 kali
Pengedar Obat Keras di Kabupaten Serang Diringkus Polisi6 Tips Pentingnya Perawatan Kulit Wajah Selama PenerbanganKembangkan Jaringan 6G, Operator Korsel Gandeng Nokia dan EricssonTeknologi Jaringan 5G Akan Datang Dalam Waktu DekatPeringati Harganas ke 30, DP3AKB Kota Serang Gelar Pelayanan KB Serentak Sejuta AkseptorManajemen Aset Pemprov Banten Terbaik se-Indonesia4 Tersangka Kasus Kredit Kapal BJB Syariah Segera DisidangkanPasca Ditangkap Polisi Usai Unggah Mainin Alat Vital, Akun Siskaeee Bermunculan di MedsosKota Serang Diguyur Hujan, 50 Titik Tergenang Air
