Anggaran Penanganan Inflasi di Provinsi Banten Diminta Ditambah untuk Hadapi Dampak Resesi Dunia

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo (Foto: TitikNOL)
Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Potensi resesi dunia perlu diwaspadai bagi daerah. Meskipun saat ini Indonesia diklaim tidak akan mengalaminya di 2023.

Namun, sejumlah langkah wajib diantisipasi agar dapat meminimalisir dampak dari resesi di sejumlah daerah. Terutama pada sektor pangan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo. Pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menambah alokasi anggaran penanganan inflasi di Provinsi Banten tahun 2023.

Menurutnya, dalam menghadapi isu resesi dunia yang terjadi, khsusnya dalan menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga-harga pada sejumlah kebutuhan bahan pokok.

Mengingat pada 2022, Pemprov Banten mengucurkan alokasi anggaran penanganan inflasi mencapai Rp 65 miliar tersebar pada sejumlah OPD dilingkungan Pemprov Banten.

Dimana, Rp35 miliar di antaranya dialokasikan peruntukan terkait adanya kenaikan harga BBM beberapa waktu kemarin untuk dibagikan kepada masyarakat.

"Ada masukan agar BTT ini dinaikan, supaya ada ekonomi shock, agar ada bantalan," kata Budi.

Pada sisi lain, terkait alokasi anggaran penanganan inflasi Tahun 2022, sambung Budi, pihaknya meminta Pemprov Banten untuk segera merealisasikan anggaran yang tersedia untuk menjaga kejadian inflasi di Provinsi Banten khususnya.

"Anggaran yang sudah ada harus segera direalisasikan. Sebab hingga kini, penyerapan anggaran baru mencapai 75 persen," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekda Banten Tranggono menegaskan Pemprov Banten telah menyiapkan strategi dalam mengatasi kejadian inflasi di Provinsi Banten melalui program-program pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten salah satunya.

"Menjaga jalan untuk jalur-jalur distribusi, menjaga pasokan," tuturnya. (ADV)

Komentar