Dewan Terus Dorong SKPD di Banten untuk Maksimalkan Penyerapan Anggaran

SERANG, TitikNOL – Masih kurangnya serapan anggaran SKPD di lingkup Pemprov Banten pada triwulan II APBD Banten 2016, yang baru mencapai 41,26 persen atau senilai Rp3,63 triliun, membuat DPRD Banten turun tangan. Mereka meminta agar SKPD bisa menyerap anggaran lebih maksimal lagi.

Diketahui, hingga saat ini, realisasi ini masih di bawah target sebesar 75 persen. Akibatnya, pagu anggaran Pemprov Banten sebesar Rp8,81 triliun menyisakan anggaran sebesar Rp5,17 triliun Secara keseluruhan, ada 22 SKPD yang capaian serapannya di bawah 75 persen. Secara berurutan, lima SKPD penyandang realisasi terendah, yakni RSUD Banten (27 persen), Dinas Pendidikan (38 persen), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (39 persen), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (40 persen) dan Sekretariat Dewan (41 persen).

“Kami harap bisa ditingkatkan. Soalnya, realisasi tersebut dapat memberikan dampak yang memberi manfaat terhadap kebutuhan masyarakat,” papar Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeini, Jumat (21/8/2016).

Bahkan, ia menyampaikan, dewan sudah melakukan evaluasi terhadap beberapa SKPD yang menjadi mitra Komisi I. Evaluasi dilakukan agar struktur APBD dapat dijalankan oleh SKPD sesuai dengan perencanaan dan target yang ditentukan.

“Rata-rata sudah 41 persen dan sisanya kita ingin ada keyakinan. Sanggup tidak mereka untuk menyerap sisanya,” katanya.

Ia mengungkapkan, evaluasi juga dilakukan, untuk menganalisis kendala apa saja yang menghambat SKPD. Selain itu, juga sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2017. “Ini akan dijadikan bahan dalam penyusanan KUA PPAS yang sekarang sedang dilakukan teman-teman Badan Anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, belum terserapnya anggaran sesuai target 75 persen realisasi anggaran triwulan II APBD Banten 2016 lantaran ada pengadaan barang yang terlambat dilaksanakan. “Lelang sudah, tinggal pelaksanaannya saja dan mereka menjamin di triwulan ini akan habis. Jadi, kita ingin yakinkan mereka mampu menyerap anggaran dan jangan sampai terjadi lagi silpa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah menilai, rendahnya serapan anggaran harus menjadi bahan evaluasi. Apalagi, masalah rendahnya serapan anggaran selalu berkutat pada gagalnya lelang dan pengadaan barang jasa. “Evaluasi dilakukan agar perencanaan program lebih fokus dan efektif. Dan yang penting program itu ke depan capaiannya terukur sehingga serapan anggarannya maksimal,” tuturnya.

Asep menuturkan, adanya evaluasi yang dilakukan pada pimpinan SKPD dapat menjadi bahan agar penyerapan anggaran di semester selanjutnya tidak berkutat pada masalah yang sama. “Saya berharap dengan perencanaan program lebih dimatangkan karena yang menjadi masalah selalu sama,” jelas politikus PDI Perjuangan ini. (Adv)