Diduga Terjadi Persekongkolan di Barjas, KPK Didesak Turun lagi ke Cilegon

Para pendemo saat menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Cilegon. (Foto: Ist)Para pendemo saat menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Cilegon. (Foto: Ist)

CILEGON, TitikNOL - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Cilegon yang tergabung dalam Gerakan Aliansi LSM Banten, menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Cilegon dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Cilegon, Rabu (17/7/2019).

Dalam aksinya, pendemo menuding banyaknya dugaan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa (Barjas) yang dilakukan oleh oknum di ULP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Cilegon.

Menurut pendemo, puluhan miliar proyek yang didanai dari APBD 2019 Kota Cilegon, sarat akan kecurangan dan persekongkolan dalam proses pelelangannya dan melibatkan oknum-oknum di ULP dan OPD.

Koordinator aksi Andi Permana menjelaskan, beberapa proyek yang didanai dari APBD 2019 Kota Cilegon yang diduga terjadi persekongkolan yakni Pembangunan Gedung Kantor Baru Setda Cilegon Rp24 miliar, Pembangunan Jalan Bonakarta Rp10 miliar dan proyek lainnya yang nilainya bernilai fantastis.

Andi mencontohkan, dalam proyek pembangunan gedung Setda Cilegon, peserta lelang Sertifikat Badan Usaha (SBU) telah habis masa berlakunya. Proyek ini pun kata Andi sudah dua kali gagal lelang dan malahan dilakukan penunjukan langsung kepada salah satu pihak ketiga.

Lalu kata Andi, terdapat kelalaian dan ketidaktelitian panitia pokja dalam mengevaluasi persyaratan calon pemenang Tender Lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Bonakarta.

Dimana, pemenang lelang yakni PT Tria laksana Jaya, diduga direkturnya pernah mendapat putusan dari Pengadilan Serang dengan Nomor putusan49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg kasus Tindak Pidana Korupsi.

Hal itu kata Andi, telah melanggar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

"Maka itu, kami yang tergabung dalam Gerakan Aliansi LSM Banten akan terus memonitoring dan memantau semua kegiatan proses tender yang bersumber dana APBD Kota Cilegon," tegasnya.

Di tempat sama, Kamaludin, pendemo lainnya, mengaku miris dengan kondisi yang terjadi di Kota Cilegon. Sejarah ditangkapnya kepala daerah di Cilegon oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya tidak berdampak terhadap perbaikan dalam penggunaan dana APBD di Kota Cilegon.

"Kami mendesak agar KPK turun lagi ke Cilegon. Sejarah kelam di Cilegon ternyata tidak memberikan efek jera kepada para oknum penjabat yang ada di sini," kata Kamal.

Aksi ini sempat mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian. Aksi ini berjalan damai. Usai bergantian berorasi, pendemo pun membubarkan diri. (TN1)

Komentar