DPRD Sahkan APBD Pemprov Banten 2026

SERANG – DPRD Banten bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp10,27 triliun, atau turun sekitar Rp1,2 triliun dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp11,5 triliun. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Selasa (25/11/2025).

Gubernur Banten Andra Soni dalam pidatonya menyampaikan bahwa dalam APBD 2026 terdapat defisit sebesar Rp57,04 miliar, yaitu selisih antara pendapatan daerah sebesar Rp10,07 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp10,13 triliun.

“Perlu kami sampaikan, secara keseluruhan dalam rancangan APBD 2026 yang baru disetujui terdapat defisit sebesar Rp57,04 miliar lebih,” ujar Andra Soni saat sidang paripurna.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Iip Makmur, mengatakan seluruh fraksi DPRD Banten menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD 2026, namun memberikan sejumlah catatan strategis.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Banten harus lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah serta menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran. Sektor pendidikan juga menjadi sorotan, khususnya terkait penambahan ruang kelas dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu.

Selain itu, DPRD mendorong Pemprov mencari sumber pendapatan baru, termasuk kemungkinan melanjutkan program pengampunan pajak yang dinilai efektif pada tahun sebelumnya. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, saluran irigasi, dan akses air bersih, juga diminta menjadi prioritas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, membenarkan adanya penurunan nilai APBD 2026. Menurutnya, penurunan disebabkan oleh proyeksi pendapatan daerah yang tidak meningkat, serta pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Mengingat sumber pajaknya baru akan kita eksplorasi di tahun-tahun berikutnya—besok baru kajian. Yang kedua, ada pengurangan TKD,” kata Deden.

Meski demikian, ia memastikan penurunan anggaran tidak akan mengganggu agenda pemerintahan. “Semua program prioritas nasional dan prioritas Gubernur tetap bisa kita jalankan dengan optimal,” ujarnya.