100 Hari Kinerja Pj Gubernur Banten, Masyarakat Sipil Nilai Belum Ada Kebijakan Konkret

SERANG, TitikNOL - Tak terasa, kepemimpinan Al Muktabar sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten, sudah melewati 100 hari.

Dalam perjalanan kepemimpinannya, masih dinilai belum memiliki kebijakan yang konkret membangun kesejahteraan masyarakat Banten.

"Pak Al itu kan Penjabat Gubernur, yang namanya Penjabat, ia memiliki keterbatasan kewenangan. Sehingga patokan dasarnya adalah menjalankan mandat dari Pak Presiden, berpedoman pada RPD Transisi. Tapi setelah 100 hari kepemimpinannya, kami tidak melihat kebijakan yang konkret," kata Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada, Selasa (23/8/2022).

Berdasarkan pengamatan Uday, kebijakan prioritas Al sejak dilantik akan melakukan reformasi birokrasi. Namun hal itu masih terkesan tidak maksimal.

"Dimana letak perbaikannya? Lihat saja faktanya, hingga saat ini penataan pegawai saja tidak ada. Dua tahun lalu sekitar 400 pejabat Struktural dirubah menjadi Fungsional, tapi pada prakteknya tidak ada perbedaan sama sekali. Segala fasilitas sebagai pejabat struktural masih mereka terima," terangnya.

Di sektor pendidikan, masih banyak Kepala SMA, SMK, SKh yang digantung sejak tahun 2019.

"Belum lagi para Kepala SMK, SMA, SKh, yang digantung sejak 2019 oleh Gubernur WH kala itu. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan akan maksimal kalau para Kepseknya saja diisi Plt? Belum lagi para Pengawas Sekolah dan para Kepala TU nya, semua digantung. Demikian pula penyelenggaraan PPDB yang makin amburadul," tambah Uday.

Di sisi lain, Uday mengingatkan agar Al tidak paranoid dan hilang kepercayaan kepada bawahannya. Sebab Al adalah birokrat dan bukan politisi.

"Perlu diingat dan dipahami oleh Pj Al, bahwa birokrat atau ASN itu tidak ada orang WH atau orang Andika. Yang ada adalah ASN prov Banten. Oleh karna itu Pj Al jangan paranoid sehingga tidak memiliki kepercayaan kepada bawahannya," tandasnya.

Terkait insfratuktur, pihaknya merasa aneh dengan dialihkannya anggaran pembangunan jalan linglar Baros. Padahal, jalan itu sebagai alternatif mengurai kemacetan.

"Kita tahu bahwa kemacetan di pasar Baros selama ini sudah sangat parah. Karenanya dirancang untuk membuat jalur alternatif. Tapi saat ini anggaran untuk pembangunan jalan itu malah dicoret. Ini kan ngaco," beber Uday.

Menurutnya, membangun Banten tidak dapat dilakukan sendiri. Harus didistribusikan kepada para pejabat terkait dan tidak boleh one man show.

"Jadi, injaklah bumi, jangan mengawang," paparnya. (TN3)