Anggota Dewan dan Pejabat Cilegon Bolos Paripurna Pidato Kenegaraan Presiden

Kursi di ruang paripurna DPRD Cilegon banyal yang kosong. (Foto: TitikNOL)Kursi di ruang paripurna DPRD Cilegon banyal yang kosong. (Foto: TitikNOL)

CILEGON, TITIKNOL – Rasa kebangsaan anggota DPRD Kota Cilegon patut dipertanyakan. Hal itu dibuktikan dengan tingkat kehadiran anggota DPRD Kota Cilegon dalam Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Pada Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-72, Rabu (16/8/2017).

Berdasarkan pantauan, dari 35 anggota termasuk dengan unsur pimpinan, kurang lebih 12 anggota DPRD Kota Cilegon tidak mengikuti paripurna tanpa alasan yang jelas.

Ketidak hadiran para wakil rakyat ini membuat deretan kursi wakil rakyat di ruang paripurna banyak kosong.

Tidak hanya anggota dewan, tingkat kehadiran Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon juga sedikit.

Lebih dari 50 persen Kepala OPD Pemkot Cilegon tampak tidak hadir untuk mengikuti paripurna yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi, Wakil Wali Kota Edi Ariadi dan Sekda Kota Cilegon Sari Suryati.

Ketua DPRD Cilegon Fakih Usman mengakui banyaknya anggota dewan yang tidak hadir dalam paripurna.

"Mungkin anggota dewan yang tidak hadir hari ini itu ada kesibukan atau kerjaan yang lebih penting dan tidak bisa ditinggalkan, "kilahnya.

Meskipun banyak anggota dewan yang tidak hadir, namun itu tidak menjadi persoalan. Sebab kata Fakih, dalam Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Pada Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-72 tidak menggunakan aturan kuorum atau sifatnya hanya mendengarkan pidato.

"Jadi tidak masalah banyak anggota dewan yang tidak hadir juga karena ini tidak berdasarkan aturan kuorum," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi, menyayangkan banyak OPD yang tidak hadir mengikuti paripurna dalam mendengarkan pidato kenegaraan Priesiden.

"Seharusnya dihadirilah, karena pidato kenegaraan Presiden itu sangat penting untuk menerjemahkan ke level bawah ," ungkap Iman.

"Jadi ini bicara naluri kesadaran saja. Bahkan jika perlu diajukan saja ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bahwa bagi OPD yang tidak hadir dipotong aja 100 persen tunjangannya," ucapnya. (Ardi/red)

Komentar