Anggota Komisi V DPR RI Ini Sebut BIJB Belum Layak Dioperasikan

JAKARTA, TitikNOL - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono, mempertanyakan sikap pemerintah yang cenderung tergesa-gesa meresmikan sejumlah proyek strategis nasional.

Pasalnya, tak sedikit pembangunan infrastruktur diresmikan, namun pembangunannya belum rampung dan tanpa perencanaan yang matang. Salah satunya adalah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, Jawa Barat.

“Umumnya, soft launching itu dalam keadaan sudah bisa difungsikan, bukan masih banyak pekerja yang berlalu lalang. Jadi tidak boleh dioperasikan bila masih ada yang bekerja, karena ini terkait dengan keselamatan penumpang,” ungkap Bambang ,melalui siaran persnya yang diterima TitikNOL.co.id, (24/5/2018).

Berdasarkan pengamatannya, Senin (21/5/2018) lalu saat meninjau BIJB atau dikenal dengan Bandara Kertajati di Majalengka, bandara itu belum layak dioperasikan karena masih banyak fasilitas bandara yang belum memadai, seperti akses menuju bandara.

Di beberapa sudut, terlihat pembangunan interior bandara pun belum tuntas sepenuhnya, seperti pemasangan lantai keramik, fasilitas garbarata, mesin X-ray, hingga rambu-rambu informasi di terminal bandar udara.

Sejatinya menurut dia, pengoperasian fasilitas-fasilitas transportasi publik itu semestinya terlebih dahulu ramah terhadap pengguna sebelum dioperasikan.

“Kan lucu, fasilitas garbarata belum selesai tetapi sudah di-soft launching. Seharusnya kan ada galbarata dulu. Janganlah proyek strategis dijadikan proyek main-main,” ucapnya.

Bambang menambahkan, sebelum memasuki tahap soft launching, perlu dilakukan tahapan simulasi. Dimana untuk melakukan simulasi pun kondisi fisik bandara harus rampung 100 persen.

“Simulasi dilakukan dalam keadaan sempurna, bukan 3 hari simulasi dan langsung soft launching, ini sudah enggak benar,” katanya.

Di satu sisi, politisi Gerindra ini juga menyoroti efisiensi pembangunan Bandara Kertajati yang digadang sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno Hatta.

Menurutnya, Bandara Kertajati akan melayani beberapa rute penerbangan domestik serta akan dijadikan sebagai embarkasi haji bagi masyarakat Jawa Barat. Pemerintah juga berencana menjadikan bandara tersebut sebagai penopang Bandara Husein Sastranegara di Bandung, yang kini over kapasitas dan secara bertahap akan mengalihkan penumpang ke Bandara Kertajati. Namun, faktanya, lokasi bandara cukup jauh dari jangkauan masyarakat.

Bambang menyebutkan, jarak tempuh Kota Bandung ke BIJB sendiri 179 kilometer atau kurang lebih 3 jam melalui Tol Cipali. Jarak tersebut hampir sama dengan jarak tempuh Cengkareng-Bandung, yakni 175 km melalui tol Cikampek dan tol Cipularang. Sementara, belum ada konektivitas antarmoda darat maupun kereta api yang dapat memudahkan akses masyarakat.

“Artinya bandara ini tidak mempunyai akses ke beberapa kota besar, akibatnya dikhawatirkan tidak akan digunakan maskapai, sebab tidak ada demand di sana. Prinsip transportasi publik itu adalah cepat, aman dan murah. Nyatanya, prinsip cepat terabaikan, belum lagi jarak sepanjang kurang lebih 170 km menyebabkan ongkos semakin mahal. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kepentingan publik, jangan hanya berorientasi pada proyek dan target,” tegas politisi dapil Jawa Timur I ini.(Ardi/TN1).