LEBAK, TitikNOL - Kegiatan studi banding dan pelatihan pengelolaan Badan usaha milik desa (Bumdes) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Lebak, dengan melibatkan 30 kepala desa (kades) dipertanyakan.
Pasalnya, dana yang digunakan untuk studi banding ke Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat itu, menggunakan dana desa yang dipotong dari setiap kades dengan besaran Rp3.5 juta.
Studi banding sendiri dilakukan sejak Kamis (13/7/2017) hingga Sabtu (15/7/2017) ini, dengan mengunjungi Desa Cibodas yang merupakan desa sentra sayur-mayur.
"Ke desa Cibodas, kecamatan Lembang Bandung Barat, Studi banding terkait BUMDes. Kemarin kebetulan bareng sama yang dari Bengkulu, kita biayanya Rp3,5 juta per orang Kades," ujar salah seorang Kades yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (15/7/2017).
Informasi yang diperoleh TitikNOL, kegiatan itu dikeluhkan oleh para kades yang menjadi pesertanya. Karena selain tidak efektif, kegiatan pun terkesan menghamburkan anggaran desa.
"Pemateri dari DPMD dari dua orang, yang hadir cuma satu orang. Hari pertama ke Desa Cibodas, kemudian hari kedua pembahasan materi Diklat BUMDes oleh Pemateri, besoknya (hari ini) pagi semua sudah pada pulang lagi," beber sumber.
Menurut sumber, para Kades yang mengikuti kegiatan Study banding BUMDes ke Bandung tidak menganggarkan dana Study banding. Namun karena ada surat edaran dari dinas, maka semua berangkat dengan menggunakan anggaran dana desa.
Sumber pun menjelaskan, jika anggaran studi banding sebenarnya tidak dianggarkan dari dana desa yang ada di setiap desa yang ikut kunjungan.
"Ya mau apalagi (ambil anggaran dari ADD, red), karena toh memang untuk kami juga," ujar sumber.
Sementara itu, Rusito, Kepada Dinas DPMD Pemkab Lebak saat dihubungi untuk dimintai konfirmasi belum merespons. (Gun/red)