Dampak Paket Gagal Lelang, DPUTR Kota Cilegon Sumbang Silpa Ratusan Juta

Komisi IV DPRD Kota Cilegon saat mengunjungi DPUTR Kota Cilegon. (Foto: TitikNOL)
Komisi IV DPRD Kota Cilegon saat mengunjungi DPUTR Kota Cilegon. (Foto: TitikNOL)
CILEGON, TitikNOL - Serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon pada APBD Kota Cilegon 2019 diprediksi hanya sekitar 80 persen dari sekitar Rp243 miliar.

Hal itu menyebabkan sekitar Rp500 juta berpotensi menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUTR Kota Cilegon Ridwan mengungkapkan, serapan anggaran DPUTR Kota Cilegon pada APBD 2019, diprediksi akan tercapai sekitar 80 persen dari total nilai anggaran sekitar Rp243 miliar.

“Ya sekitar Rp500 juta tidak terserap, karena penyerapan hanya 80 persen,” kata Ridwan ditemui usai menerima kunjungan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon ke Kantor DPUTR Cilegon, Jumat (27/12/2019).

Meski begitu kata Ridwan, serapan anggaran 2019 ini masih jauh lebih baik dari serapan anggaran 2018 lalu. Pada APBD 2018 lalu, serapan anggaran DPUTR hanya sekitar 58 persen.

“Hingga awal pekan ini yang sudah terserap 65 persen, tapi masih ada sekitar 15 persen yang pekerjaannya sudah selesai namun belum ditagihkan oleh kontraktor. Seperti pembangunan Gedung Setda enam lantai, itu sudah selesai, hanya saja belum dicairkan oleh kontraktor. Hingga 31 Desember, kami optimis mencapai 80 persen,” jelasnya.

Ridwan mengungkapkan, adanya kegiatan yang menyumbang silpa diantaranya karena gagal lelang serta efisiensi dari hasil lelang. Pekerjaan yang gagal lelang diantaranya renovasi tampak muka Kantor Walikota Cilegon, pembebasan lahan Jalan Lingkat Utara (JLU) yang masih belum selesai dan gagal lelang pelebaran Jembatan Ciberko, Cibeber.

“Ada beberapa kegiatan di beberapa bidang yang menyubang silpa karena gagal lelang. Tapi, memang yang cukup besar itu pembebasan lahan JLU, masih ada tanah yang belum dibebaskan, kalau untuk pematangan lahan JLU yang sudah dibebaskan itu tidak ada masalah,” kata dia.

“Nanti kedepan pengajuan lelang akan diajukan di awal tahun. Kami juga didukung oleh Komisi IV DPRD Cilegon yang sangat support kami,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga mengatakan, pihaknya melakukan monitoring ke DPUTR Kota Cilegon untuk melakukan evaluasi program 2019.

Politisi Golkar itu mengapresiasi ke DPUTR, karena serapan anggaran 2019 ini jauh lebih baik dari 2018 lalu.

“Ini ada peningkatan, tapi kami terus bersinergi melakukan monitoring. Jangan sampai ada gagal lelang lagi," ujarnya. (Ardi/TN1).
Komentar