Dapat Izin Prinsip dari Kemenhub, Pelabuhan Warnasari Cilegon Segera Dibangun

Direktur Utama PT PCM , Arif Rivai Madawi (tengah) , Direktur Operasional dan Komersil PT PCM, Akmal Firmansyah (kiri) dan Komisaris PT PCM, Abdul Hakim Lubis (kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media terkaig keluarnya surat dari Kemenhub untuk pembangunan Pelabuhan Warnasari. (Foto: TitikNOL)
Direktur Utama PT PCM , Arif Rivai Madawi (tengah) , Direktur Operasional dan Komersil PT PCM, Akmal Firmansyah (kiri) dan Komisaris PT PCM, Abdul Hakim Lubis (kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media terkaig keluarnya surat dari Kemenhub untuk pembangunan Pelabuhan Warnasari. (Foto: TitikNOL)

CILEGON, TitikNOL - Pembangunan Pelabuhan Warnasari mendapat angin segar, setelah keluarnya surat keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dimulainya pembangunan pelabuhan.

Pembangunan akses jalan menjadi prasyarat awal untuk terwujudnya pelabuhan, yang selama ini dinanti-nanti oleh masyarat Cilegon.

Keputusan dimulainya pembangunan itu ditandai dengan surat bernomor AL 302/3/5 PHB 2019, yang ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, perihal penunjukkan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) sebagai pelaksana kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Warnasari.

"Surat ini sifatnya izin prinsip untuk tahapan pertama pembangunan akses jalan. Ini prasayarat untuk investasi di Pelabuhan Warnasari karena ini jadi perhitungan para investor," kata Direktur Utama PT PCM, Arif Rivai Madawi kepada wartawan dikantornya, Jumat (10/1/2020).

PT PCM sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) ditunjuk oleh Pemkot Cilegon, untuk mengurus segala perizinan terkait pembangunan Pelabuhan Warnasari.

Dua tahun berselang pasca groundbreaking, keputusan pembangunan tahap awal akhirnya direstui oleh Kemenhub.

"Secara prinsip ini adalah poin awal yang memang akan mempercepat akselerasi semua perizinan yang memang dokumennya sudah kita siapkan semua," ungkap mantan Ketua DPRD Kota Cilegon ini.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Komersil PT PCM Akmal Firmansyah mengungkapkan, bahwa keputusan yang ditandatangani Menhub tersebut mengharuskan PT PCM untuk memenuhi syarat 3 hal agar izin lainnya bisa disetujui oleh Menteri.

Pertama, PT PCM diwajibkan untuk menyerahkan hak pengelolaan atas lahan (HPL) seluas 100.000 m2 yang digunakan sebagai objek konsesi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten.

Kedua, mempercepat proses review rencana induk pelabuhan (RIP) sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 110 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Banten yang saat ini dalam proses finalisasi.

"Terus yang ketiga kita punya kewajiban untuk melaksanakan audit bersama BPKP dan konsultan yang ditunjuk," ujarnya.

Tiga syarat itu sambung Akmal, wajib dilaksanakan PT PCM dalam kurun waktu satu tahun, supaya izin-izin selanjutnya dapat diterbitkan Kemenhub.

"Kita optimis tiga syarat itu bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun , kalau bisa lebih cepat . Mohon do'a dan dukungannya dari masyarakat Cilegon," tururnya (Ardi/TN1).

Komentar