Demi Pemerataan, Presiden Jokowi akan Keluarkan Kebijakan Ekonomi Pancasila

JAKARTA, TitikNOL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku saat ini sedang mempersiapkan mengenai progam kebijakan ekonomi Pancasila. Presiden menjelaskan, kebijakan ekonomi tersebut berbasis pada pemerataan dan berkeadilan.

“Kebijakan ekonomi Pancasila intinya adalah ekonomi yang berkeadilan, ada pemerataannya. Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi apabila tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, ini adalah sebuah hal yang sangat percuma,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (10/1/2017) pagi.

Lanjut Presiden Jokowi, nantinya kebijakan ekonomi Pancasila mengakibatkan kesenjangan dapat berkurang.

“Dengan mendorong pemerataan sosial ekonomi seluruh rakyat akan merasa berdiri di tanah air yang sama, Indonesia. Seluruh rakyat akan merasakan hidup di rumah kebangsaan yang sama, Indonesia,” jelas Presiden.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengemukakan bahwa tantangan terberat perekonomian untuk sekarang adalah terkait dengan kesenjangan yang terjadi antara orang kaya dan miskin. Ia menyebutkan, bila ini tidak bisa diselesaikan, maka akan terasa percuma ekonomi Indonesia bisa tumbuh tinggi.

Presiden menjelaskan, pada 2014, angka gini rasio mencapai level 0,41 dan secara perlahan berhasil diturunkan menjadi 0,39 pada 2016.

Meskipun penurunan angka gini rasio itu sedikit, menurut Presiden Jokowi, masih lebih baik jika dibandingkan banyak negara lain. “Dibandingkan dengan negara lain China, Filipina, dan Malaysia, angka kita lebih baik,” ujarnya.

Presiden juga menyampaikan turunnya angka kemiskinan sebesar 0,31 Persen. Ia menegaskan, meskipun sedikit tapi ini adalah sebuah prestasi yang perlu disampaikan, karena di negara lain angkanya malah naik. (Bara/Rif)