PANDEGLANG, TitikNOL – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan menargetkan, pada tahun anggaran 2020 tidak ada lagi penderita gizi buruk dan akan menekan angka Stunting. Untuk mewujudkan program tersebut, Dinas kesehatan Provinsi Banten mengajak seluruh stake holder untuk ikut berpatisipasi dalam merealisasikan program.
“Kami berharap, agar program Gubernur yakni Banten Cegah Stunting yang sudah menjadi rencana kerja hingga pada 2022 dapat terelisasi , dimana di tahun ini jumlah stunting masih sekitar 26 persen dan diharapkan pada 2022 dapat ditekan hingga 14 persen sedangkan gizi buruk di 2020 di tiadakan,” ujar Kepala Dinkes Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, dalam rapat persiapan kegiatan intervensi cegah stunting di Kantor Desa Bayumundu Kaduhejo Pandeglang, Kamis (13/2/2020).
Ia mengungkapkan, agar program tersebut terealisasi perlu adanya keterlibatan dari semua pihak, karena untuk stunting peran Dinkes hanya 30 persen. Sedangkan 70 persennya harus melibatkan OPD terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkim dan Dinas Pertanian.
Ia juga mengungkapkan, ada beberapa upaya untuk merealisasikan kedua program tersebut. Pertama tahapan persiapan untuk membentuk komitmen dari seluruh aparat yang ada, kedua membentuk pos gizi, yang di dalamnya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk cara memasak, makanan serta pola asuh yang benar.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, banyak penyebab stunting salah satunya pola asuh orangtua. Oleh karena itu, ia mengapreasi adanya kelas ibu dari Dinkes Provinsi Banten.
“Faktor penting yang menentukan stunting dan gizi buruk adalah ibu. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi untuk merubah pola prilaku ibu-ibu, khususnya untuk mengatur gizi baik sangat mengalami kehamilan maupun pola makan dalam rumah tangga,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa apa yang dijalankan oleh dinas kesehatan adalah program strategis nasional dan menyangkut generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya semua pihak memberikan dukungannya, termasuk masalah anggaran. (TN1)