DPRD Bakal ‘Cut Off' Penyertaan Modal Bank Banten di 2017

Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah. (Dok: analisaprofesional)
Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah. (Dok: analisaprofesional)

SERANG, TitikNOL - Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah meminta Pemprov Banten untuk tidak memberikan penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten di 2017. Menurutnya, salah satu pertimbangannya karena pemprov sudah menjadi pemegang pengendali dan mayoritas atas Bank Banten.

"Kami akan cut off saja (penyertaan modal) untuk Bank Banten di 2017. Kenapa? Karena buat apa lagi? Karena dengan Rp600 miliaran kita sudah punya saham 51 persen, sudah mayoritas. Lebih baik untuk Jamkrida lebih menyasar pada pelaku UMKM," kata Asep, Rabu (23/11/2016).

‎Ia mengungkapkan, penyertaan modal untuk Bank Banten bisa saja kembali dialokasikan pada APBD Perubahan 2017 atau APBD 2018 setelah Perda PT Bank Banten disahkan. Perda itu nantinya mengalihkan kepemilikan Bank Banten tidak lagi ditangan PT BGD selaku BUMD, melainkan langsung di tangan Pemprov Banten.

"Kami telah menerima laporan dari Komisi III bahwa core bisnis PT BGD tidak jelas. Oleh sebab itu, kami khawatir penyertaan modal yang terus disuntikkan Pemprov malah tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah," tegasnya.

Dalam KUA-PPAS, TAPD mengalokasikan sekitar Rp200 miliar penyertaan modal untuk Bank Banten melalui PT BGD.

"Saya pribadi tidak setuju penyertaan modal itu. Saya masih menunggu naskah akademik Perda PT BGD, mana sampai sekarang belum ada di meja saya. Kalau itu sudah ada, baru melanjutkan kembali soal penyertaan modal untuk Bank Banten," tukasnya. (Kuk/Rif)

Komentar