DPRD Dorong Pemkot Serang Putus Kerjasama Dengan PT Pesona Banten Persada

Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. (Foto: TitikNOL)Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Penataan Pasar Induk Rau (PIR) dinilai semraut dan tidak sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang pun dorong Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk putus kerjasama dengan PT Pesona Banten Persada sebagai pengelola.

Budi Rustandi, Ketua sementara DPRD Kota Serang mengatakan, tiga kali berturut-turut adanya temuan dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sebagai penjabaran bahwa pihak pengelola PIR sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai yang tercantum dalam MoU.

"Intinya gini, temuan itu artinya pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur oleh MoU itu kan, setelah di cek oleh BPK disitu sudah jelas, dia (pihak ketiga) tidak membayar kepada pemerintah, setelah dihitung tidak sesuai setornya, setelah dihitung oleh BPK tidak sesuai jauh. Kan udah jelas itu mah," katanya saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Daftar Auning PIR Digetok Rp4 Juta, Wali Kota Serang: Saya Nggak Tahu

Disisi lain, minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pasar Rau menjadi tolak ukur utama PT Pesona Banten Persada gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola.

Maka dirinya berharap penuh, Wali kota Serang Syafrudin dapat memutus kerjasama antara Pemkot dan PT Pesona Banten Persada.

"Tiap tahun temuan malah bukan prestasi, kalau berani putus. Kalau bertahun-tahun salah lagi salah lagi, terus apa penyelesaiannya kalau bukan di putus? Berarti tidak ada kemampuan dari PT tersebut dalam mengatur atau mengelola parkir nya, mungkin bocor entah apa wallahualam," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali kota Serang Subadri Ushuluddin menuturkan, keputusan pemutusan kerjasama antara Pemkot dan PT Pesona Banten Persada akan diuji melalui studi kelayakan atau Fisabllity Studi (FS).

"Nanti hasil kajian, saya tidak mau berandai-andai. Berakhir diputuskan sudah tidak layak berarti Pemkot agar mempersiapkan pemindahan lahan-lahan untuk persiapan pasar itu sendiri," tuturnya.

Namun ia memastikan, dalam waktu yang dekat studi kelayakan akan segera dilaksanakan. Sebab, hari ini pihak Pemkot dan ITB sebagai penguji FS telah menyusun kesepakatan konsep FS.

"Maka Pemkot menggandeng ITB untuk mengkaji kelayakan itu, arahnya bukan karena nanti penempatan layak atau tidak untuk para pedagang, ke pengelolaannya juga layak tidak gitu, sudah memenuhi belum, apa yang dilakukan dan apa yang belum gitu," tukasnya. (Son/Tn1)

Komentar