DPRD Tolak Wacana Pemkot Cilegon Serahkan Aset JLS ke Pemprov Banten

Kantor DPRD Kota Cilegon. (Dok: Bantennews)
Kantor DPRD Kota Cilegon. (Dok: Bantennews)

CILEGON, TitikNOL - Wacana Pemkot Cilegon yang akan melepas aset Jalan Lingkar Selatan (JLS) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, mendapat penolakan dari DPRD Kota Cilegon.

Anggota DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik mengatakan, nilai aset JLS sangat besar, potensi ekonomi yang bisa diraup Pemkot Cilegon dengan keberadaan jalan yang dibangun di masa kepemimpinan Tb Aat Syafa'at dan Rusli Ridwan itu pun cukup besar. Oleh karena itu, ia khawatir potensi keuntungan ekonomi yang bisa diraup dari JLS akan hilang.

"Nilai ekonomis kedepan yang akan menjadi sumber pendapatan daerah akan hilang," ungkap Hasbi di kantor DPRD Kota Cilegon, Kamis (25/3/2021).

Pemkot Cilegon beralasan, jika wacana penyerahan aset JLS itu karena besarnya anggaran pemeliharaan yang perlu dikeluarkan. Hal itu kata Hasbi tidak bisa menjadi dasar Pemkot Cilegon untuk penyerahkan aset ke Provinsi Banten.

Menurutnya, untuk pemeliharaan jalan, pemerintah bisa mengoptimalkan bantuan anggaran dari pemerintah provinsi dan melibatkan industri, karena selama ini pihak industri paling banyak menerima manfaat dari keberadaan jalan yang memiliki panjang kurang lebih 16 kilometer tersebut.

Pemerintah juga harus melihat nilai historis dari pembangunan jalan tersebut. Pemikiran untuk melimpahkan kepemilikan aset dinilai Hasbi sebuah pemikiran yang tidak bijak.

"Jangan diserahkan ke provinsi dong, itu tidak baik," cetusnya politisi Gerindra ini.

Sementara Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menyebut, jika wacana penyerahan aset JLS masih dalam pembahasan. Ia mengaku belum menerima laporan hasil kajian rencana tersebut.

Namun Helldy menjelaskan, dasar penyerahan aset JLS karena pemerintah melihat kebutuhan anggaran pemeliharaan yang sangat besar. Di sisi lain, dinilai tidak ada kerugian yang akan dialami Pemkot Cilegon jika pelimpahan aset itu dilakukan.

"Sekarang pengaruhnya bedanya apa kalau itu diserahkan ke provinsi, kan masih bisa digunakan juga, hanya bedanya di pemeliharaan saja," ungkapnya.

Menurut Helldy, pelimpahan aset JLS sebagai langkah bentuk efesiensi anggaran, karena ia menilai lebih baik jika anggaran untuk pemeliharaan jalan itu dialihkan untuk pembangunan jalan di lingkungan.

"Kalau anggaran besar lebih baik bangun jalan di kampung-kampung. Kita bicara efisiensi anggaran, insya allah tidak akan ada potensi pendapatan yang hilang," kata Helldy. (Ardi/TN1).

Komentar