SERANG, TitikNOL - Dua dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, pertanyakan kebenaran data badan pusat statistik (BPS) soal angka pengangguran menurut tingkat pendidikan di Banten.
Ke dua dinas tersebut di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten.
Plt sekertaris Dindikbud Banten Ujang Rafiudin, meragukan kebenaran data hasil survei yang dilakukan badan pusat statistik (BPS) yang sudah di rilis kemarin.
"Tapi dicek ulang kembali, apakah benar pengangguran tertinggi di Banten dari SMK. SMK diciptakan untuk siap bekerja di dunia usaha dan dunia industri," kata Ujang kepada TitikNOL, Senin (6/5/2019) lalu.
Hal senada dikatakan Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi. Al Hamidi bahkan mempertanyakan metode survei yang di lakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saya tidak yakin itu semua. Responnya memang betul warga asli Provinsi Banten. Selain itu, apakah betul petugas survei BPS juga sampai keluar daerah dan keluar negeri untuk mencari tahu apakah penduduk Banten di sana menganggur atau tidak,” katanya kepada TitikNOL, Selasa (7/5/2019) kemarin.
Selain itu, Al Hamidi juga heran dengan adanya data BPS yang menyebutkan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang menjadi penyumbang terbesar pengangguran di Banten.
"Tertinggi ada di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang itu sebelah mana yang nganggurnya itu. Pendatang apa masyarakat setempat, coba datang ke Tangerang perusahan itu banyak, kita berdoa aja supaya di berikan kesadaran BPS-nya itu," tukasnya. (Lib/TN1)