Eks Sekda Banten Dibela Elit PDIP, Pengamat: Cari Panggung

SERANG, TitikNOL - Polemik pengunduran Al Muktabar dari jabatan Sekda Banten semakin menarik. Mengingat, surat keputusan pemberhentiannya sampai saat ini belum disetujui Kemendagri.

Ditambah baru-baru ini, Sekretaris DPD PDIP Banten, Asep Rahmatullah melontarkan statement akan mengintruksikan Fraksi PDIP di DPRD Banten untuk mengajukan hak angket kepada Gubernur Banten, atas polemik pengunduran Sekda Banten.

Atas persolan itu, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada Universitas Islam Syekh-Yusuf, Adib Miftahul menilai, polemik pengunduran Al dari Sekda Banten hanya dibuat komoditas politik untuk mencari panggung.

"Pertama ketika Asep Rahmatullah sebagai Sekjen DPD PIDIP Banten, saya kira mau tidak mau sebagai DPRD juga tidak terpilih, jadi harus cari panggung juga. Iya dong," katanya saat dihubungi, Selasa (7/12/2021).

Bukan tanpa alasan, ia mengatakan masalah pengunduran Sekda Banten suatu hal yang sederhana. Isu ini menjadi ramai karena dipolitisasi.

"Kalau saya melihat seperti ini, maslaah sekda inikan masalah sedernaha dan cenderung di politisasi," ujarnya.

Ia menerangkan, pengangkatan Sekda Banten melalui Keputusan Presiden (Kepres) nomor 3 tahun 2018. Maka, pemberhentiannya juga harus berdasarkan Kepres.

Sehingga untuk proses pemberhentiannya, harus ada alasan yang logis. Terlebih, jabatan Sekda adalah strategis. Maka dari itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten mengadakan sidang disiplin untuk mengetahui alasan jelas Al mundur dari Sekda dan lebih memilih pindah ke Kemendagri.

"Nah yang di polemikan Sekda saat ditanyai di BKD. Informasi yang saya dapat hanya ditanya biasa. Karena saya melihatnya begini, mungkin Kepres Presiden tidak turun karena nyari alasan apa, kenapa Sekda mundur. Makanya ditanya kenapa mundur? Kenapa nggak masuk? kan gitu. Kan nggak mungkin Kepres turun tanpa ada alasan, nah BKD mungkin nyari di situ," terangnya.

Seharusnya, kata dia, saat ini bola tentang pengunduran Sekda Banten berada di Kemendagri.

"Kalau kita mau fair, akhirnya bolanya ada di Kemendagri, karena pengangkatan dan pencopotan ada di Presiden. Makanya intrik-intrik itu saya kira hanya komoditas politik saja sebenarnya," paparnya.

Ia berpendapat, isu politik akan selalu diangkat dalam rangka menaikan popularitas menjelang Pemilu 2024. Terlebih, jabatan Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy akan berakhir pada Mei 2022.

"Mungkin karena Mei WH-Andika selesai, jadi komoditas politik untuk pertarungan politik 2024," jelasnya

Hingga berita ini diterbitkan, TitikNOL masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua Fraksi PDIP pada DPRD Banten, Muhlis. Sebab saat dihubungi melalui telepon genggam dan via whatshapp pada 14:55 WIB, tidak menjawab. Padahal pesan yang disampaikan masuk atau centang dua. (TN3)