Minggu, 7 Desember 2025

Ini Alasan Kota Serang Harus Segera Berstatus Ibu Kota Provinsi Banten

Wali Kota Serang Budi Rustandi (tengah)
Wali Kota Serang Budi Rustandi (tengah)

SERANG, TitikNOL– Ini alasan Pemkot Serang kekeuh ingin ada kejelasan status bahwa Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten.

Diketahui, upaya penegasan status ini Pemkot lakukan agar arah pembangunan Kota Serang memperoleh perhatian lebih besar melalui regulasi nasional yang berlaku.

Selama ini penulisan Serang dalam regulasi memunculkan kerancuan sehingga kejelasan administratif diperlukan untuk memperkuat dasar alokasi pembangunan bagi Kota Serang.

Pemkot menyusun kajian administratif sesuai arahan Ditjen Otda Kemendagri untuk memastikan status ibu kota tercantum jelas dalam regulasi nasional secara lengkap.

Dokumen kajian ini memasuki tahap final sehingga Pemkot siap menyerahkannya kepada Kemendagri untuk proses penetapan status ibu kota secara resmi.

Wali Kota Serang Budi Rustandi menjelaskan seluruh arahan Kemendagri telah dipenuhi sehingga kajian layak diproses pada tingkat pusat sekarang.

“Semua arahan dari Ditjen Otda Kemendagri sudah kita ikuti. Alhamdulillah, kajiannya tuntas dan siap diserahkan,” ujar Budi, Jumat 5 Desember 2025.

Penegasan status ibu kota memperkuat peluang Kota Serang memperoleh anggaran pembangunan lebih besar melalui kebijakan prioritas pemerintah pusat dan provinsi terkait.

Pemkot menilai status jelas meningkatkan daya tawar Kota Serang sehingga program pembangunan strategis dapat terakselerasi melalui dukungan regulasi pemerintah pusat efektif.

Pemkot kini menyesuaikan jadwal penyerahan dokumen kepada Kemendagri sambil memastikan koordinasi teknis berjalan lancar untuk mendukung percepatan penetapan status final.

“Kita sedang atur jadwal dengan kementerian. Insyaallah semuanya berjalan baik, apalagi Pak Gubernur memberikan dukungan besar,” ucapnya kepada proses ini.

Budi mengaku, dukungan pusat akan meningkat signifikan setelah status ibu kota tercantum jelas dalam undang-undang sebagai dasar kebijakan pembangunan nasional.

“Kalau status ibu kota sudah ditegaskan, tentu dukungan pusat baik anggaran maupun program lebih besar,” ujarnya.

Komentar