Ini Upaya Pemprov Banten untuk Membantu Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda

Gubernur Banten, Wahidin Halim.(Foto: TitikNOL)
Gubernur Banten, Wahidin Halim.(Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Pemprov Banten telah memberikan bantuan secara sistematis pascabencana alam tsunami Selat Sunda, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Mulai dari proses evakuasi korban, pengungsian hingga proses pascabencana.

"Dua jam setelah kejadian (Sabtu, 22 Desember 2018), Pak Gubernur (Wahidin Halim) langsung menginstruksikan OPD (organisasi perangkat daerah) teknis, khususnya PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) serta Dinas Perkim (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) untuk membuka akses jalan. Karena ada informasi jalan terhambat," kata Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten Muhtarom, Senin (7/1/2019).

Baca juga: Pemprov Banten Kerahkan 32 OPD untuk 29 Posko Penyaluran Bantuan Tsunami

Muhtarom yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten tersebut menyatakan, keesokan harinya, 23 Desember 2018 romobongan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy langsung meninjau lokasi terdampak tsunami seara langsung.

"Melihat langsung bagaimana proses evakuasi. Pak Gubernur (Wahidin Halim) di situ tampil mengkoordinasikan seluruh OPD untuk membantu sesuai dengan bidang masing-masing," kata dia.

Seluruh OPD dan staf langsung menggalang bantuan mulai dari pakaian, uang dan tenaga untuk membantu korban tsunami. Sementara di tingkat OPD, Muhtarom menambahkan, bergerak membantu secara parsial mendatangi dan mendata seluruh wilayah yang terdampat bencana.

"Malamnya, (24 Desember 2018) Pak Gub (Wahidin Halim) mengadakan rapat agar bantuan-bantuan leboh terkoordinasi. Akhirnya dibentuklah Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda Sekretariat Pendopo Gubernur Banten di internal Pemprov Banten. Dari rapat tersebut, kata dia, semua OPD lebih terkoordinasi dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana.

"Akhirnya dibentuklah posko yang menampung logistik, di situ semua bantuan tersentralisasi di Pemprov Banten, walau banyak juga yang langsung ke lokasi (bencana)" jelasnya.

Proses evakuasi yang dilakukan Pemprov Banten sendiri, menurut Muhtarom, merupakan rangkaian mulai dari membentuk posko, membuat dapur umum, mengkoordinasi dan menyalurkan logistik, serta secara bergiliran secara estafet seluruh OPD untuk memberikan bantuan. "Semua itu akan berlangsung sampai berakhir masa darurat bencana pada 9 Januari 2018," jelasnya. (TN2)

Komentar