Kadinkes Banten Bantah Serapan Jamkesda Disebut Minim

SERANG, TitikNOL - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten M Yanuar membantah serapan Jamkesda 2016 ini rendah. Menurutnya, hingga Juni ini usulan klaim Jamkesda di RSUD Banten sudah mencapai Rp5 miliar.

"Warga miskin yang terdaftar asuransi BPJS memang kecil, tapi justru banyaknya dari menakisme klaim. Dari mulai Januari sampai Juni ini, sudah ada Rp5 miliar lebih usulan pembayaran klaim warga miskin yang dirawat di RSUD Banten. Itu tinggal menunggu pencairan saja," kata Yanuar, Rabu (8/7/2016).

Yanuar menjelaskan, penyaluran dana Jamkesda ada dua mekanisme. Pertama melalui mekanisme asuransi yakni melalui BPJ kesehatan dan kedua melalui mekanisme klaim pada RSUD Banten.

Yanuar mengakui jumlah masyarakat miskin yang punya KTP atau NIK masih kecil, sehingga belum dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan. Nilai iuran asuransi BPJS kesehatan yang dicover Jamkesda sebesar Rp23 ribu per bulan per orang, sedangkan klaim asuransi pada RSUD Banten dihitung berdasarkan biaya perawatan.

"Warga yang sudah tercover BPSJ dari Jamkesda ada 700-an orang. Awalnya 1300, tapi ternyata ada yang sudah masuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga dicoret karena kan tidak boleh dobel," jelas dia.

Saat ini, lanjut Yanuar, Dinkes Banten sedang memperbarui data masyatakat miskin. Menurut Yanuar, berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Banten, masyarakat miskin yang belum tercover Jamkesda tinggal 45 ribu orang lagi.

"Kita nanti inventarisisir bersama BPJS. Kita akan kroscek data by name by address. Jadi memang serapan Jamkesda yang paling besar justru dari mekanisme klaim karena RSUD Banten mengklaim berdasarkan biaya perawatan," katanya. (Kuk/red)