Kritik Pengangguran Banten Paling Tinggi di Indonesia, Dewan Sebut Disnaker Tidak Inovatif

Ilustrasi. (Dok: Tempo)
Ilustrasi. (Dok: Tempo)

SERANG, TitikNOL - Melonjaknya angka pengangguran di Banten dikritik keras oleh DPRD Provinsi Banten. Wakil rakyat itu menilai, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Banten tidak inovatif.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M. Nizar mengatakan, tiga kali Banten dalam posisi tertinggi angka pengangguran secara nasional membuktikan, bahwa Disnaker tidak memiliki kebijakan yang inovatif.

Bahkan, pihaknya meragukan atau tidak yakin dengan kinerja Disnaker dalam menekan angka pengangguran. Mengingat, kondisi pandemi virus Corona berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada buruh.

Logika sederhananya, dalam kondisi normal tanpa Covid 19 Banten sudah dalam posisi tertinggi pengangguran se Indonesia. Menurutnya, malah tidak menutup kemungkinan angka pengangguran akan semakin bertambah.

"Jadi gini, sebelum terjadinya Covid angka pengangguran tinggi, itu normal. Sekarang kondisinya Covid, apakah yakin akan secepat itu Disnaker melakukan penurunan terhadap pengangguran. Saya tidak yakin, malah meyakini ini bertambah. Apalagi pabrik banyak sekali yang menutup karena kondisi Covid," katanya kepada awak media, Senin (11/05/2020).

Ia berharap dengan kondisi seperti ini, Disnaker merancang sesuatu yang inovatif. Sehingga, setelah wabah Covid 19 berhenti, ada langkah atau kebijakan untuk melakukan tindakan kedepan agar penganguran bisa teratasi.

Misalnya, kata dia, ada ketentuan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada pihak pengusaha. Seharusnya ada ketentuan bahwa pekerja di pabrik tingkat level tenaga kerja yang tidak terlalu rumit bisa di prioritaskan untuk pemuda daerah.

"Disnaker harus merancang sesuatu yang inovatif. Jangan kemudian yang bekerja di Banten ini banyak pekerja yang dari luar Banten. Kecuali, kerumitan pekerja atau spesialis tertentu, maka kemudian boleh mendatangkan. Sama halnya pembatasan TKA di negara ini," terangnya.

Ia menjelaskan, keberpihakan terhadap pemuda daerah wajib ditekankan pada para pengusaha. Sehingga, penyerapan tenaga kerja di Banten bisa dilakukan secara maksimal.

"Jadi harus ada keberpihakan Pemprov pada pemuda daerah. Sehingga pengangguran di Provinsi ini bisa tertekan. Jadi tidak hanya main asal-asalan saja," jelasnya. (Son/TN1)

Komentar