Mahasiswa Desak Honor Gendut DPRD Banten Diaudit KPK

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) koordinator wilayah (Korwil) Banten, saat mendatangi kantor sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Banten. (Foto: TitikNOL)Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) koordinator wilayah (Korwil) Banten, saat mendatangi kantor sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Banten. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) koordinator wilayah (Korwil) Banten, mendatangi kantor sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Banten.

Para aktivis mahasiswa ini meminta salinan data surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas para amggita DPRD Banten, untuk kepentingan diskusi mahasiswa.

Ketua FL2MI korwil Banten, Yudi Akhyudin

"Kami sudah mengirimkan surat hari Jum'at ke Sekwan dan rencananya hari Selasa ini kita audiensi dengan ketua DPRD. Namun ketua DPRD saat kita temui langsung pergi keluar," kata Ketua FL2MI Korwil Banten Yudi Akhyudin kepada awak media di kantor DPRD Banten, Selasa (2/7/2019).

Baca juga: Soal Honor Gendut DPRD, Peran KPK di Banten Dipertanyakan

Lanjut Yudi, permintaan data ini menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten, terkait besarnya honorarium perjalanan dinas para wakil rakyat itu.

"Tadi kita datang ke sini, terus suruh ke Humas dari Humas diarahkan ke keuangan terus kita ke keuangan tapi kepala bagian keuangan enggak ada," ujarnya.

Yudi pun mengaku kecewa dengan sulitnya mendapatkan data yang mereka minta. Padahal menurutnya, data yang diminta bukanlah data rahasia, karena telah menggunakan uang rakyat.

"Kami sudah tertib administrasi kan kami juga mengirimkan surat sebelumnya, tapi kok kami tidak dikasih? Itukan informasi publik yang bisa diakses luas, termasuk kami sebagai mahasiswa," imbuhnya.

Yudi juga menegaskan, agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banten dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) melakukan audit investigasi SPJ perjalanan dinas DPRD dan sekretariat DPRD.

"Kami meminta agar BPK dan KPK untuk melakukan audit investigasi terhadap hal itu," tutupnya. (Lib/TN1)

Komentar