Masa Jabatan Gubernur WH - Andika 12 Mei Berakhir, Sekda Harus Berperan Kondusifkan Pemprov

SERANG, TitikNOL - menjelang habisnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Banten, 12 Mei mendatang, sebaiknya Pemprov Banten semakin solid dan harmonis.

Birokrasi tidak boleh terpengaruh oleh dinamika politik praktis yang dapat menyebabkan keberpihakan pemprov Banten tidak sepenuhnya kepada masyarakat.

Menanggapi situasi ini, Wawan Wahyudin, Rektor UIN SMH Banten mengatakan, Sekda Provinsi Banten saat ini Al Muktabar memiliki tanggungjawab untuk mensolidkan dan mengharmonisasikan seluruh ASN, karena beliau adalah panglima seluruh ASN.

Menurut Prof. Wawan, sejak kembalinya Al Almuktabar menduduki jabatan Sekda, beliau cukup mampu mengkonsolidasikan dan mengharmonisasikan seluruh ASN.

"Saya yakin sosok Al Muktabar adalah orang yang taat aturan dan lurus, sehingga dapat menjaga ritme birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Kalau masalah kekurangan, setiap manusia juga punya kekurangan, sebaiknya saling menjaga dan menutupi kekurangan, itu lebih baik," kata Prof Wawan.

Bukankah, Banten didirikan agar masyarakatnya bisa lebih sejahtera? Hal ini bukan perkara mudah, karena kecenderungan birokrasi selalu memikirkan dirinya sendiri.

Saya mengenal Al Muktabar sosok yang cerdas dan mau mengubah gaya birokrasi yang mementingkan diri sendiri menjadi birokrasi yang profesional dan kompeten dibidangnya. Khusus di bulan suci Ramadhan di tahun ini, saya mengajak seluruh masyarakat Banten, terutama birokrasi di Banten agar menjaga kesucian intelektual, kesucian biologis, kesucian anggaran dan kesucian idelogi, tambahnya.

Hal senada disampaikan Fatah Sulaiman, Rektor Untirta Banten, bahwa dinamika politik 2024 jangan sampai Pemerintah Provinsi Banten terjebak dalam agenda politik praktis, dan mengabaikan fokus prioritas program yang sudah dicanangkan untuk mewujudkan masyarakat Banten yang mandiri sejahtera, berdaya saing dan berahlakul karimah dengan tiga agenda utama pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi masyarkat banten.

"Kedepan birokrasi Banten harus solid dan mampu menunjukkan reformasi dirinya, untuk secara profesional hadir dan dirasakan peran tupoksinya ditengah masyarakat dalam mengaksellerasi terealisirnya tiga agenda utama pembangunan provinsi Banten," ujar Fatah.

Menurut Fatah kepemimpinan Al Muktabar sebagai Sekda Banten layak diberi ruang seluas-luasnya agar beliau mampu mengeluarkan segenap potensi, kemampuan dan daya kreasinya agar birokrasi di Banten berjalan sesuai relnya.

Menurut fatah , saat ini ia melihat banyak perubahan positif sejak beliau duduk kembali sebagai sekda, lebih apresiatif, bisa menempatkan diri untuk menjaga kewibawaan pemerintah provinsi Banten dan terus menjaga harmonisasi kepemimpinan daerah WH-Andika.

Menjelang habis masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ke depan, Fatah Sulaiman juga melihat sudah adanya harmonisasi didalam birokrasi Banten

"para ASN di Banten harus hati-hati, jangan gara-gara jabatan atau kepentingan sesaat dan isu yang belum jelas kebenarannya, menjadi saling curiga, saling sikut dan sebagainya," ujar Fatah.

Al Muktabar sebagai pimpinan tertinggi ASN Pemprov Bante bertanggungjawab untuk memastikan semua ASN tegak pada aturan, dan tegak lurus bersama pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan provinsi Banten baik yang sudah diagendakan secara nasional, maupun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah provinsi Banten, untuk kemaslahatan masyarakat Banten. ***