Pandangan Fraksi : Efisiensi Boleh, Tapi Jangan Korbankan Pembangunan Pro Rakyat di APBD 2026

Serang – Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berlangsung hangat. Mayoritas fraksi mengapresiasi tema pembangunan, namun menyoroti isu kritis, terutama defisit anggaran dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tema RAPBD 2026, yakni "Perkuat Pondasi Kesejahteraan, Pendidikan Inklusif, Infrastruktur Dasar Berkelanjutan", disambut baik. Namun, fraksi-fraksi mendesak adanya sinkronisasi dengan RKPD 2026 yang mengangkat tema kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi produktif dan inklusif.

Gerindra: APBD Kurang Sehat dan Sorotan Integritas ASN*

Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya Oong Syahroni, memberikan catatan tegas terkait kondisi fiskal daerah. Dengan target pendapatan Rp 9,94 triliun dan belanja Rp 10,14 triliun, defisit anggaran sebesar Rp 57,04 miliar dinilai mencerminkan kondisi APBD yang "kurang sehat" dan perlu diakhiri.

Gerindra meminta Pemprov Banten memastikan target pendapatan realistis dan menerapkan penagihan pajak dan retribusi secara optimal.

"OPD yang berkaitan dengan perpajakan agar tidak segan-segan mengaudit kepada wajib pajak apabila ada wajib pajak yang tidak disetorkan," tegas Oong Syahroni.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti aspek kepegawaian, mendesak peningkatan jumlah dan kualitas ASN secara proporsional, serta penyeleksian ASN yang berintegritas untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

*PDI Perjuangan: Pertanyakan Dampak Pemutihan Pajak*

Fraksi PDI Perjuangan, yang diwakili oleh Wawan Sumarwan, meminta jaminan dari Gubernur bahwa seluruh program yang disusun akan menghasilkan output yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

Sorotan tajam PDI Perjuangan diarahkan pada kebijakan Pemprov tahun sebelumnya, yakni:

"Kami juga meminta penjelasan Gubernur terkait dampak pembebasan atau pemutihan pajak daerah selama tahun 2025. Karena ini sangat berdampak pada PAD Provinsi Banten."

Pertanyaan ini menggarisbawahi kekhawatiran fraksi mengenai potensi kerugian PAD akibat kebijakan insentif pajak yang telah diberlakukan.

Partai Demokrat: Mitigasi Fiskal dan Pembangunan Pro Rakyat*

Fraksi Partai Demokrat, melalui Asep Hidayat, menyambut baik tema Raperda, namun meminta penjelasan konkret terkait tantangan fiskal yang diakui Gubernur.

Fraksi Demokrat mendesak kejelasan mengenai:

Dampak Keterbatasan Fiskal: Bagaimana penurunan transfer dari pusat secara konkret memengaruhi realisasi program dua sektor prioritas, dan program apa saja yang akan dikurangi atau ditunda?

Mitigasi: Perlunya penyajian proyeksi dan mitigasi yang jelas untuk peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi lokal yang harus diperkuat dan diintegrasikan dalam RAPBD 2026.

Meskipun mendukung efisiensi anggaran, Fraksi Demokrat memberikan batasan: efisiensi tidak boleh mengurangi pembangunan yang pro rakyat.(ADV)