Kamis, 25 Juli 2024

Pembatalan Pinjaman Daerah akan Diusulkan WH, Proyek Strategis Gagal Total ?

Ilustrasi. (Dok: Tumpi)
Ilustrasi. (Dok: Tumpi)

SERANG, TitikNOL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melayangkan surat pembahasan kepada DPRD Provinsi Banten atas pinjaman daerah Rp4,1 triliun yang berbunga 6 persen. Surat itu sebagai landasan daerah dalam mengambil keputusan.

Ada tiga opsi yang akan diusulkan. Pertama, pembatalan pinjaman daerah. Kedua, kelanjutan proyek strategis. Ketiga, resiko tanggungan bunga.

"Pinjaman daerah kita buat konsep, nanti kita minta pendapat ke dewan. Tiga hal itu saja yang dijadikan opsi. Minggu ini (minta pendapat dewan)," kata Gubernur Banten Wahidin Halim, Senin (5/42021).

Baca juga: MES Sarankan Pemprov Banten Batalkan Pinjaman Daerah yang Berbunga

Orang nomor satu di Banten itu mengaku, pembatalan pinjaman daerah akan berpengaruh pada pembangunan dan pemulihan ekonomi. Mengingat, dana pinjam bagian sumber dari APBD 2021.

Tapi di sisi lain, pinjaman daerah juga akan memberatkan APBD 2021 jika diteruskan. Terlebih, tidak ada alokasi bayar bunga dalam struktur APBD 2021.

"Bisa jadi kalau kita batalin pinjaman ya batalkan juga proyek yang bergantung pada pinjaman. Tapi ada dana kita, jadi proyek yang Rp4 triliun itu yang kita tiadakan. Tapi ada dana kita juga, jadi nggak semuanya juga. Asumsinya proyek Rp4 triliun, ya nilai proyek Rp4 triliun itu yang akan kita tiadakan," terangnya.

Untuk proyek yang sudah terlanjur ditendarkan, kata dia, kemungkinan besar akan dilanjutkan dengan mengurangi kapasitas, melalui kebijakan refocusing APBD 2021. Sebab, masih ada proyek yang harus dilanjutkan yang tidak selesai di tahun 2020.

"Ya jalan saja. Yang kontrak kan ada kesepakatan. Yang penting jangan ada perintah untuk dilaksanakan. Kayak pendidikan, kemarin kita dirancang untuk 3 laintai, 2 laintai, sementara kita mengalokasikan 1 lantai. Tapi tetap kita bangun unit sekolah, ruangannya mungkin dikurangi," jelasnya. (Son/TN1)

Komentar