CILEGON, TitikNOL - Pemerintah Kota Cilegon keberatan wacana penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penolakan itu disampaikan langsung oleh Plt Wali kota Cilegon, Edi Ariadi.
Edi mengatakan, alasan pihaknya menolak adanya penerimaan PPPK, karena gaji PPPK nantinya akan dibebankan ke daerah.
"Sama seperti daerah lain, kita akan kaji. Kemudian kekuatan anggaran kita seperti apa, jadi kalau dilimpahkan ke daerah rasanya beratlah. Provinsi Banten aja yang APBD-nya banyak nolak juga kemarin itu," ungkap Edi Ariadi, usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Cilegon, Rabu (6/2/2019).
Edi menjelaskan, gaji PPPK itu sama seperti ASN. "Ini kan gajinya sama (ASN), hanya saja tidak dapat pensiun," ujarnya.
Terkait dengan kuota dan formasi penerimaan PPPK tersebut, sepenuhnya tetap dipegang oleh pusat.
"Kuota dan formasinya itu tetap dipegang oleh pusat. Kalau saya sih inginnya serahkan dong ke daerah. Terus terkait dengan gaji juga harusnya ditanggung APBN dong, tambah lagi lah DAU (dana alokasi umum) nya walaupun berapa," kata Edi.
"DAU sekarang ini sekitar Rp700 miliar. Tapi kan sudah ada alokasi buat pegawai, buat struktural dan segala macem," terangnya. (Ardi/TN1).
BPSK Banten Ajak Warga Laporkan Pedagang Minyakita Diatas HET
Pemprov Banten Tangani Persoalan Pagar Laut Hati-Hati dan Seadil Mungkin_(16).jpeg)
KomnasPA Banten Menduga Kejanggalan Vonis Bebas Kasus Kekerasan Seksual Anak
Deflasi 2024 Picu Daya Beli Masyarakat Banten Menurun
2.121 ASN Pemprov Banten Kerjakan 400 Soal Tes Asesmen Demi Tentukan Passion_(15).jpeg)
Agrowisata Cikapek Lebak Mulai Digarap, Pemprov Banten Optimistis Serap 400 Tenaga Kerja
Mengisi Waktu Luang, Sales M3 Mayora Kibarkan Spanduk Teh Pucuk Harum di Puncak Gunung Pulosari_(13).jpeg)
DPRD Desak Pemprov Banten Dukung Pencabutan Pagar Laut di Tangerang
KPU Tetapkan Andra Soni-Dimyati Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten TerpilihBangun Sekolah, SDIM An Nur Hanya Andalkan Swadaya
_(6).jpeg)
