SERANG, TitikNOL - DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda APBD tahun anggaran 2021.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Banten Nawa Said Dimyati. Turut hadir dalam acara itu Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
Dalam penyampaian pandangan, Fraksi PDIP yang dibacakan Yeremia Mendrofa menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak serius dalam menangani pemulihan ekonomi masyarakat.
Sebab, Pemprov lebih asyik mengutamakan infrastruktur dibandingkan dengan kebijakan yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Terlebih, dalam masa pandemi, tidak sedikit masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Pempov lebih asyik mengutamakan infrastruktur dengan alasan meningkatkan ekonomi akibat covid 19. Hal ini menunjukan Pemprov Banten tidak serius, bukan hanya penanganan ekonomi, tetapi penanganan kesehatan. Kelihatan jelas tidak seriusnya," katanya saat menyampaikan pemandangan umum, Selasa (3/11/2020).
Ditambah, kata Yeremia, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) terhadap warga yang terdampak ekonomi akibat virus Corona belum sepenuhnya rampung. Padahal, DPRD Provinsi Banten telah menyepakati realokasi anggaran untuk bantuan tersebut.
"Mengapa Pemprov mengambil tema peningkatkan insfrastruktur, mohon penjelasan gubernur. Bahkan Bansos untuk warga terdampak covid-19 yang telah dianggarkan 2020 dipastikan belum terealisasi sepenuhnya. Bansos yang sudah (terealisasi) berapa persen? Yang belum berapa persen?," ungkapnya.
Ia menyatakan, Fraksi PDIP menilai laju pertumbuhan ekonomi 5 persen jauh dari panggang APBD. Menurutnya, yang perlu dilakukan Pemprov adalah intervensi langsung kepada masyarakat agar dapat melakukan pemulihan perekonomian.
"Seperti yang diakui Gubernur, daya beli masyarakat menurun drastis. Bukan hanya peningkatan infrastruktur yang tidak langsung berdampak kepada ekonomi masyarakat," jelasnya. (Son/TN2)