Pemprov Banten Segera Aktivasi Forum CSR

SERANG, TitikNOL - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti, merencanakan aktivasi Forum Coorporate Social Responsebility (CSR) yang mandek sejak beberapa tahun silam.

Virgojanti mengemukakan telah mengemukakan rencananya dalam rapat koordinasi penyiapan 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih yang digelar di pendopo rumah dinas Gubernur.

Pada pemaparannya Virgo menilai optimalisasi fungsi CSR dimulai dengan aktivadi forum yang saat ini mandek sejak era pendemi beberapa tahun lalu. Terkait hal itu, dia segera melaksanakan koordinasi lintas sektor terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Untuk program yang disesuaikan dengan 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih, antaralain kemudahan izin usaha. Ini ada lima, yang pertama peran optimalisasi fungsi CSR. Dimulai kegiatannya dengan aktivasi forum CSR. Kita punya CSR banyak tapi gak banyak berperan, kita akan lintas sektor koordinatornya bersama dengan Bappeda," kata Virgo dikonfirmasi, Minggu (09/02/2026).

Terpisah, menanggapi usulan Virgo, Penjabat (PJ) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana Abdul Manaf, sepakat forum tersebut segera diaktivasi mengingat CSR memiliki dampak langsung dan nyata bagi masyarakat.

"CSR ini (forumnya, red) sudah tiga hingga empat tahun vakum. Padahal CSR salah satu titik sumber masyarakat bisa mendapat manfaat. Khususnya tentu warga yang tinggal diradius terdekat dengan perusahaan," ujarnya.

Jika berkalan nantinya, lanjut Nana, Bappeda selaku leading sector forum CSR perlu mencermati kesiapan perusahaan penyalur terhadap masyarakat yang menjadi sasarannya agar tepat.

"Kita tahu biasanya perusahaan sudah ada listnya. Ini dirivew dan dicermati agar betul-betul tepat sasaran. Sehingga optimalisasi CSR ini perlu dipertajam," ucap Nana.

Nana mendesak dalam menyalurkan CSR, nantinya forum itu wajih memprioritaskan kriteria sasaran ring satu perusahaan dengan meninjau langsung alamat mereka. Termasuk usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD, juga pabrik dengan kantor berkedudukan di luar Banten. (TN)