Realisasi Perubahan APBD 2025 Pemprov Banten Dipercepat ke Awal Tahun

SERANG, TitikNOL - Pembahasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 bakal dipercepat oleh Pemerentiah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Banten dari semula pada quartal empat menjadi di bulan April.

Informasi yang dihimpun titiknol.co.id realisasi perubahan APBD 2025 dipercepat guna mensinergikan program Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten terpilih, Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang mulai bekerja setelah dilantik pada 6 Februari mendatang.

"Rencananya perubahan APBD bakal digeser ke awal tahun. Antara Maret atau April. Sepertinya April. Supaya program Gubernur dan Wakil Gubernur teprilih bisa langsung berjalan," kata sumber di KP3B yang enggan disebutkan namanya, Rabu (29/01/2025).

Adanya percepatan perubahan tersebut bakal membuat pemprov mampu mengubah, baik menambah maupun mengurangi alokasi dana dari program yang telah ditetapkan masuk pada anggaran murni 2025.

"Anggaran perubahan ini biasanya terbit di akhir tahun atau quartal empat, sekitar September. Direncanakan di quartal tiga. Tentu adanya pergeseran ini, maka di akhir tahun ini Pemprov Banten sudah tidak ada penganggaran lagi," ujarnya.

Pj Gubernur Banten, A. Damenta, membenarkan adanya percepatan pembahasan Perubahan APBD 2025. Semula pihaknya merencanakan perubahan anggaran pada Februari maupun Maret, namun terkendela di waktu.

"Oh iya bener (perubahan anggaran dipercepat, red). Tadinya kan mau bulan depan (Februari, red). Kita coba di Maret juga kayaknya gak keburu. Maka April kemungkinan," singkatnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, mengungkapkan hasil evaluasi Kemendagri atas APBD murni 2025 tidak berubah siginifikan dari kesepakatan antara pemprov dan DPRD. Begitupun dengan pendapatan daerah dan belanja modal.

"Pendapatan daerah sebesar Rp11, 837 triliun terdiri dari pajak daerah 6,299 triliun, retribusi daerah 284, 752 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp62, 058 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp1, 743 triliun," jelasnuam

Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat lanjut Rina ada diangka Rp3, 511 triliun, pendapatan hibah Rp6,346 miliar.

"Adapun belanja operasi Rp8, 019 triliun yang akan diperuntukan belanja pegawai Rp2, 675 triliun, belanja barang dan jasa Rp4, 614 triliun, belanja hibah Rp689, 127 miliar, belanja bantuan sosial Rp40, 600 miliar," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, untuk belanja modal sebesar Rp1,525 triliun yang akan diperuntukan bagi belanja modal tanah Rp286, 401 miliar, belanja modal peralatan mesin Rp370, 554 miliar, belanja modal gedung dan bangunan Rp274, 079 miliar, belanja modal, jaringan dan jalan Rp549, 628 miliar, belanja modal aset tetap dan lainnya Rp38, 119 miliar, belanja modal aset lainya 6, 242 miliar.

"Untuk belanja tidak terduga (TT) Rp60, 094 miliar, belanja transfer bagi hasil Rp2,113 triliun, dan belanja bantuan keuangan Rp123, 8 miliar," tuturnya.

Masih dijelaskan Rina, APBD Banten 2025 mengalami defisit Rp4, 037 miliar. Namun defiisit tersebut dapat ditutupi dari pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

"Jadi pembiayaan anggaran tidak mengalami kekurangan atau defisit," imbuhnya.

Menurut Rina APBD Banten 2025 terdapat penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun 2024 sebesar Rp147, 535 miliar, penyertaan modal Rp5 miliar, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp138, 498 miliar. (RZ/TN)