Rencana Penggunaan Identitas Tunggal Kependudukan Disambut dengan Baik

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Zaid Elhabib.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Zaid Elhabib.

SERANG, TitikNOL - Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jumat (5/1/2018). Kunjungan kerja Komisi I tersebut diterima Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Dody berserta jajarannya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Zaid Elhabib mengatakan, kunjungan kerja Komisi I ini dalam rangka koordinasi terkait BPS Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam sinkronisasi data kependudukan.

"Data kependudukan merupakan administrasi kependudukan, karenanya kami ingin mengetahui proses pendataan yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Barat,"kata Zaid didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Yoyon Sujana dan sejumlah anggota Komisi I disela-sela kunjungan berlangsung.

Menanggapi hal itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Dody mengatakan, data kependudukan yang berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Pemerintah Daerah merupakan data yang diambil dari data penduduk yang terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan, sedangkan data kependudukan di BPS berasal dari sensus dan proyeksi, dimana masyarakat dihitung berdasarkan lokasi mereka tinggal.

"Berdasarkan hasil pendataan BPS, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sebanyak 48.037.827 jiwa terdiri dari 24.335.331 jiwa laki-laki, dan 23.702.496 jiwa perempuan,"kata Dody.

Sedangkan, lanjutnya, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat menurut pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat sebanyak 44.039.313 jiwa, sehingga ada 4 juta jiwa yang tidak terakomodir.

"Sinkronisasi data kependudukan sangat diperlukan, karena Kemendagri maupun Disdukcapil hanya mencatat penduduk yang teregister, penduduk yang tidak melapor tidak akan tercatat. BPS mengumpulkan data kependudukan lengkap setiap 10 tahun sekali,"ujarnya.

Seraya menambahkan untuk pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, data base kependudukan dari Disdukcapil akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatannya.

"Sekarang ini pemerintah sedang mengupayakan untuk penggunaan identitas tunggal kependudukan, mudah-mudahan rencananya bisa terwujud,"tambahnya.

Usai mendengarkan penjelasan dari Dody, Zaid menyambut baik dan mengaku akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi I ini dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

"Kami menyambut rencana penggunaan identitas tunggal kependudukan, karena sistem identitas tunggal dapat mempermudah pemanfaatan penggunaan data untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan yang lainnya,"harapnya. (Red)

Komentar