Jum`at, 22 November 2024

Sentil Wali Kota Helldy, DPRD Cilegon: Janji Politik Omdo, Nggak Terealisasi

Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon Rahmatulillah. (Foto: TitikNOL)
Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon Rahmatulillah. (Foto: TitikNOL)

CILEGON, TitikNOL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon minta kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian untuk mengevaluasi kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya rendah.

Sejauh ini, ada dua OPD yang serapan anggaran paling rendah hingga akhir September 2022. Di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Perkim dari total anggaran sebesar Rp67.470.059.252 miliar baru terealisasi Rp13.092.902.272 miliar atau 19,41 persen dengan sisa anggaran Rp54.377.157.075 miliar atau 80,59 persen.

Sedangkan untuk di PUPR dari total anggaran Rp101.203.830.044 miliar baru
terealisasi Rp23.405.272.782 miliar atau 23,13 persen dengan sisa anggaran Rp77.798.557.262 atau 76,87 persen.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah mengaku geram melihat serapan anggaran sejumlah OPD yang masih rendah.

"Yang jelas kalau serapannya masih jauh semua program dan janji politik omdo (omong doang), nggak ada yang terealisasi. Dalam target tahunannya mestinya ada presentase progres yang bisa dicapai. Kalau serapannya baru 19, 29, 30, 32 persen itu lebih baik menyatakan kepada pimpinannya bahwa kami tidak mampu, tidak sanggup menjalankan program itu," kata Rahmatullah kepada wartawan, Rabu (21/9/2022).

Menurut Rahmatullah, baru kali ini pihaknya melihat serapan secara keseluruhan belanja belum sampai 50 persen.

"Bagaimana sebuah janji politik, program Kepala Daerah itu bisa terealisasi kalau serapannya tidak sampai 50 persen?," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia minta kepada Wali Kota Helldy Agustian untuk mengevaluasi kinerja para kepala-kapala OPD yang serapan anggarannya rendah.

"Harus dievaluasi (Kepala OPD) kinerjanya apa yang menjadi kendala-kendala itu, karena nanti yang malu Kepala Daerah," kata politisi Demokrat ini.

"Kalau serapannya masih di bawah 50 persen ya otomatis SiLPA nya akan lebih dari 500, kemarin aja sudah Rp469 miliar," pungkasnya. (Ardi/TN3).

Komentar