SERANG, TitikNOL - Serapan APBD Provinsi Banten di triwulan I 2017 baru mencapai 20 persen dari pagu Rp10,349 triliun. Hal tersebut disampaikan Sekda Banten Ranta Soeharta, seusai rapat evaluasi realisasi APBD di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Selasa (18/4/2017).
Ranta menjelaskan, realisasi APBD tersebut memang lebih rendah dibanding realisasi triwulan I di tahun 2016 yang mencapai 33 persen. Hal tersebut karena pada tahun 2017 ini merupakan transisi perubahan organisasi perangkat daerah (OPD).
"Sebenarnya sudah cukup bagus, tetapi memang di bawah tahun kemarin, triwulan I 2016 itu 33 persen. Ya ini karena ada OPD baru kan, strukturalnya baru, kemudian perubahan kasda ke Bank Banten," ungkap Ranta.
Namun, menurutnya tidak hanya Banten yang rendah realisasi APBD di triwulan I ini.
"Sama saja daerah lain juga kok," kilahnya.
Ia tak merinci SKPD mana saja yang serapannya minim. Ranta hanya menyebut Dinas PU dan Tata Ruang yang realisasinya baru 1,5 persen.
"PU itu 1,5 persen, itu kan baru gaji, kalau belanja kan belum, karena lelangnya kan belum. Serapan paling tinggi itu Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup," tukasnya.
Meski demikian, menurutnya serapan angggaran tinggi bukan menjadi tolok ukur bahwa SKPD tersebut baik.
"Sekarang bukan ukuran bahwa dengan realisasi besar itu menjadi baik. Tadi SKPD sudah ditekankan agar kejar serapan di kuartal ke dua," imbuhnya.
Rapat tersebut dihadiri seluruh kepada SKPD di lingkup Pemprov Banten. Rapat yang berlangsung tertutup tersebut dipimpin Pj Gubernur Nata Irawan. (Kuk/red)