SERANG, TitikNOL - Polemik aksi buruh yang menduduki ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim, berbuntut panjang pada persoalan hukum.
Saat ini, Polda Banten sudah menetapkan enam buruh sebagai tersangka atas sangkaan Pasal 207 dan Pasal 170 KUHP.
Namun baru-baru ini, Tim Kuasa Hukum buruh sudah mengajukan penangguhan terhadap dua buruh yang ditahan dengan syarat wajib lapor.
Baca juga: Kuasa Hukum Buruh Ajukan Penangguhan Penahanan ke Polda Banten
Melihat persoalan itu, Ketua Pemenangan Jawa 1 Golkar, Andika Hazrumy turut bukas suara.
Menurutnya, aksi demontrasi merupakan hak buruh dalam menyampaikan aspirasi, meskipun ada kondisi yang tidak baik dalam unjuk rasa pada 22 Desember 2021.
"Kami melihat dari sisi kemarin memang menjadi salah satu kondisi tidak baik, tapi mudah-mudahan ada jalan keluar untuk diselesaikan," katanya saat ditemui usai Paripurna di DPRD Banten, Selasa (28/12/2021).
Baca juga: Pesiden KSPSI Andi Gani Bebaskan Dua Buruh yang Ditahan Polda Banten
Ia menyebutkan, harus ada jalan keluar dari permasalahan tersebut. Perlu ada mediasi agar aspirasi buruh tersampaikan dengan baik.
"Kalau saya tugasnya bagaiamana sleuruh stekholder bisa berdamai. Ya kan kita harus ada jalan keluar. Jangankan Golkar, pemerintah daerah, saya sebagai wakil gubernur sedang berupaya untuk memfasilitasi, memediasi agar persoalan ini tidak berkepanjangan," ungkapnya.
Andika yang juga sebagai Wakil Gubernur Banten mengaku berupaya untuk memediasi pasca insiden tersebut.
"Langkah buruh perlu kita aspresiasi dalam menyampaikan keinginginanya, langkah Pemprov harus diapresiasi bagaimana menjaga kondisi stabilitas ekonomi daerah, berupaya sesegera mungkin agar permasalahan tidak berkelanjutan," terangnya.
"Kita bagaimana caranya mediasi, termasuk pak gubernur, beliau orangnya terbuka, bijaksana, nanti bisa berdialog, bertukar pikiran sehingga ada jalan keluar. Dari mediasi itu, semua harus ada jalan keluar," jelasnya.
Baca juga: Rusak Pintu Masuk Ruang Kerja Gubernur Banten, Dua Buruh Terancam Pidana 5 Tahun
Ia menuturkan, ada kelompok buruh yang mengadukan permasalahannya, sehingga perlu ada mediasi. Saat ini, yang paling penting menjaga kondusifitas.
"Jaga intinya kondusifitas, informasi sosial, pak gubernur bijak kok, kita Pemprov bijak. Jangan sampai nanti jadi komoditi politik, kita jaga Banten," tuturnya.
Selain itu, pihaknya meminta agar semua elemen tidak membuat komentar yang akan memperpanjang permaslaahan.
"Banyak (serikat buruh ngadu), saya berusaha memfasilitasi, memediasi, pak gubernur orangnya terbuka kok. Cuma kemarin momennya masih panas, sudah jangan di panas-panasin lagi," ujarnya. (TN3)