Tangani Covid-19, Koordinasi Pemprov Banten Dinilai Lemah

Kunjungan kerja Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan dengan Walikota Serang Syafrudin, Minggu (12/4/2020). (Foto: TitikNOL)
Kunjungan kerja Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan dengan Walikota Serang Syafrudin, Minggu (12/4/2020). (Foto: TitikNOL)
SERANG, TitikNOL - Koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam penanganan virus corona atau covis-19 dinilai lemah. Bahkan bupati/walikota tidak pernah diajak komunikasi perihal program maupun anggaran khusus covid-19.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan dengan Walikota Serang Syafrudin, Minggu (12/4/2020).

"Kalau koordinasinya baik, kan Pemprov paham apa kekurangan yang dibutuhkan Kota Serang. Tinggal mereka bantu kami, sesuai kewenangan," tandas Syafrudin.

Ia mengaku, bersama pemerintah kabupaten/kota yang lain, baru sekali diundang Gubernur Wahidin Halim, ketika awal-awal kasus covid-19 muncul. Selanjutnya, ia malah mendapat informasi bahwa Pemprov Banten akan membeli lahan untuk pemakaman korban covid-19.

"Misalnya lagi, kami melakukan penyemprotan disinfektan di Terminal Pakupatan, Pemprov juga melakukan. Harusnya kan koordinasi dulu, ajak kami bicara soal apa yang mau Pemprov bantu," ujarnya.

Menurutnya, Pemkot Serang bersama pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan pergeseran anggaran untuk covid-19. Namun Gubernur malah meminta agar pemerintah kabupaten/kota melakukan pergeseran anggaran dari bantuan keuangan Pemprov Banten.

"Kami ingin covid-19 tertangani, tapi pembangunan prioritas juga tetap jalan. Nanti saya mau kirim surat keberatan soal keputusan (pergeseran bankeu Pemprov) itu," tandasnya.

Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menyesalkan masalah ini.

"Banyak kebijakan anggaran yang harus dikoordinasikan antara kabupaten/kota dengan provinsi. Tapi ini walikota dan bupati tidak diajak bicara secara komfrehensif," ujarnya.

Menurutnya, Pemprov tidak bisa menghadapi kasus covid-19 sendiri. Butuh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat secara bersama. Jika koordinasi lemah, bisa tumpang tindih program.

"Pemprov sudah benar Pemprov fokus ke penyediaan RS rujukan. Tapi tindakan pencegahan dan mitigasi bagusnya dilakukan daerah, dengan terlebih dahulu diajak bicara," ujarnya.(TN1)

Komentar