Tok! APBD 2017 Provinsi Banten Disahkan

SERANG, TitikNOL – Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017, resmi disahkan dalam rapat paripurna pengesahan APBD di ruang paripurna DPRD Banten, Kamis (8/12/2016).

Pengesahan dilakukan, setelah draf anggaran APBD Banten 2017 ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan bersama ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah.

Dikatakan Nata Irawan, APBD 2017 sudah sesuai dengan kesepakatan DPRD Banten. Adapun terkait pemangkasan anggaran di Kabupaten/Kota nanti akan dilakukan kajian kembali.

"Itu kan tekhnis, nanti akan dikaji lagi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," kata Nata.

Sementara itu, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) Budi Prajogo dalam laporan hasil pembahasan RAPBD mengatakan, dalam struktur RAPBD Banten 2017 anggaran pendapatan daerah ditargetkan akan mencapai Rp10,701 Triliun atau meningkat Rp20,9 persen atau terjadi peningkatan Rp2,240 triliun dari APBD Perubahan TA 2016 yangsebesar Rp8,474 triliun.

"Target pendapatan daerah 2017 Rp9,790 triliun diperoleh dari PAD ditargetkan Rp5,666 triliun, dari pajak daerah ditargetkan Rp5,454 triliun," kata Budi.

Selanjutnya kata Budi, retribusi daerah ditarget Rp21,491 miliar, berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemakaian pendidikan, izin trayek dan izin perikanan.

"Untuk Dana Alokasi Umum ditargetkan Rp1,105 triliun, sedangkan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp2,377 triliun. Dimana Belanja daerah terdiri dari BTL Rp6,892 triliun. Rinciannya, belanja pegawai Rp1,617 triliun, direncanakan untuk menunjang aktivitas aparatur. Belanja Hibah dianggarkan Rp2,394 triliun dan Bansos Rp92,040 miliar," lanjutnya.

Sementara, untuk bagi hasil ke Kabupaten/Kota Rp2,139 triliun, dimana untuk belanja bantuan keuangan kab/kota, pemerintah desa dan parpol, Rp613,846 miliar.

"Belanja tak terduga Rp35 miliar, belanja langsung Rp3,829 triliun. Sementara untuk 75 program terdiri dari 1099 program, yang dilaksanakan 43 SKPD, 1099 kegiatan yg dilaksanakan 43 SKPD," ungkapnya.

Budi pun berharap dapat memperhatikan struktur tersebut, agar mengalami Desifit Rp 930,779 miliar. Ditambah dengan pengeluaran pembiayaan Rp100 miliar untuk penyertaan Bank Banten, yang akan ditutup dari pembiayaan netto dari silpa 2016 senilai Rp1,30 triliun. Sehingga Silpa tahun berkenaan menjadi 0 rupiah.

"Kebijakan APBD 2017 harus mampu menjawab dan menyelesaikan dinamika persoalan aktual dan faktual yang dihadapi masyarakat banten. Diharapkan menjadi perhatian bersama dan pengelolaan harus secara profesional," pungkasnya.(Gat/red)