Wakil Rakyat di Tangsel Ramai-Ramai Kunjungan Luar Daerah Tuai Kecaman

TANGSEL, TitikNOL - Memasuki tahun terakhir jabatan anggota DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2014-2019, para wakil rakyat di Tangsel kembali melakukan kunjungan keluar daerah.

Dalan agenda kunjungannya kali ini, para wakil rakyat yang sebentar lagi akan selesai masa jabatannya kembali menuai kritikan.

Pantauan TitikNOL, tampak suasana kantor perlengkapan dewan DPRD Tangsel tampak kosong melompong dari aktivitas para wakil rakyat. Bahkan, ruangan Sekwan yang baru pun tampak tertutup rapat.

Informasi yang diperoleh, alat perlengkapan dewan mulai dari komisi I, II, III dan IV, tengah melakukan kunjungan keluar daerah sejak Sabtu (27/4/2019) lalu.

Kasubag Protokol dan Kehumasan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Tangsel, Azwar Annas, saat dikonfirmasi terkait agenda kunjungan dewan, justru enggan memberikan tanggapan.

Senada juga dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Tangsel Gacho Sunarso. Gacho, lebih memilih tutup mulut saat wartawan meminta informasi soal sepinya wakil rakyat di ruang kerjanya dan agenda kunjungan dewan.

Pengamat kebijakan publik, Suhendar menilai, para wakil rakyat di Tangsel tidak transparan soal agenda kunjungan keluar daerah. Menurut dia, seringnya wakil rakyat Tangsel melakukan kunjungan keluar daerah tapi kerjanya tidak ada.

"Sebetulnya juga enggak tahu kunjungan dalam rangka apa anggota dewan ini, kan sering kali kunjungan. Jadi kerjanya sering tapi akuntabilitas publik nggak pernah ada," kata Suhendar saat dijumpai di gedung DPRD Tangsel, Jalan Raya Puspitek-Serpong, Tangsel, Senin (29/4/2019).

Dosen fakultas hukum Universitas Pamulang itu pun menyebut, bahwa terlepas kunjungan daerah yang dilakukan para wakil rakyat itu tidak pernah melakukan publikasi dari hasil kunjungannya.

"Seharusnya secara hukum maupun secara moral selepas bertahap kunjungan itu mereka membuat laporan, hasilnya apa saja. Nah, ini yang sering kali dipublikasi ini yang tidak ada, sehingga kalau tidak ada laporan dan tidak ada publikasi maka akhirnya publik mencurigai macam-macam, itu sah-sah saja," tegasnya.

Terpisah, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaky Mubarak menilai, kunjungan dewan diakhir jabatannya itu dinilai tidak efektif. Kata dia, jika kunjungan itu terkait mendapatkan info perkembangan kondisi pasca pilpres ataupun pileg pada Pemilu 2019, dinilai masih relevan.

"Jika itu kunjungan terkait mendapatkan info perkembangan kondisi pasca pilpres/pileg, masih relevan. Nanti hasilnya harusnya konkret dalam bentuk laporan dan rekomendasi. Ini bisa mencakup soal penyelenggaraan pileg/pilpres, situasi kemasyarakatan seperti polarisasi dan konflik, temuan kecurangan dan sebagiannya," jelas Zaki Mubarak.

Meski demikian, Zaki menilai kunjungan-kunjungan wakil rakyat periode 2014-2019 alangkah baiknya ditunda. Menurut dia, lebih efektifnya kunjungan keluar daerah dilakukan oleh para legislatif yang terpilih di Pileg 2019-2024. (Don/TN1).