CILEGON,TitikNOL – Komisi I DPRD Kota Cilegon menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP/hearing) dengan Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (Diskominfo) Kota Cilegon , Rabu (18/3/2020).
Dalam hearing itu, Komisi I DPRD Kota Cilegon meminta penjelasan Diskominfo Kota Cilegon terkait diretasnya website milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin mengatakan, bisa saja diretasnya website milik Pemkot Cilegon tersebut karena sistem keamanan yang lemah, sehingga lebih mudah dibobol atau diretas oleh hacker.
"Kami mendorong penempatan orang-orang atau SDM itu yang benar-benar mumpuni sesuai dengan bidangnya. Apalagi ini sistem yang harus dimaksimalkan untuk pelayanan masyarakat," ungkap Hasbudin.
Diungkapkan Hasbudin, masyarakat telah dirugikan karena tidak bisa mengakses informasi yang ada di OPD akibat diretasnya website milik Pemkot Cilegon.
"Ini tentunya kerugian bagi masyarakat, karena tidak bisa mengakses informasi kegiatan-kegiatan yang ada OPD, termasuk pelayanan publik seperti pembuatan KTP dan lain sebagainya," ujarnya.
Hasbudin menambahkan, diretasnya website milik Pemkot Cilegon yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab tersebut tidak bisa dibiarkan. Bahkan ia mendorong agar Cyber Crime Polda Banten turun tangan untuk melacak dan pengungkap semuanya.
"Kita mendorong pihak yang berwenang dalam hal ini Polda dengan cybernya untuk turun tangan memastikan apakah ini benar semata-mata karena hacker atau hanya akal-akalan dan lain sebagainya," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Cilegon Aziz Setia Ade mengatakan, ada 21 website milik Pemkot Cilegon yang diretas oleh hacker. Berdasarkan hasil penelusuran, peretas diduga berasal dari Surabaya, Semarang dan Bekasi.
Menurut Aziz, diretasnya puluhan website milik Pemkot Cilegon tersebut karena teknologi yang digunakan sudah terlalu lama, sehingga banyak celah untuk peretas masuk.
"Oleh karena itu kita perlu memperbaharui teknologi serta membangun keamanan sistem informasi," jelasnya. (Ardi/TN1).