Wow, Oknum DPRD Minta "Ongkos" ke SKPD untuk Plesiran?

Oknum DPRD Minta "Ongkos" ke SKPD untuk PlesiranOknum DPRD Minta "Ongkos" ke SKPD untuk Plesiran

SERANG, TitikNOL- Koordinator Indonesia Corruption Watch menyebut ada kebiasaan oknum DPRD Banten yang meminta uang untuk liburan.

"Mohon maaf, saya tahu oknum DPRD yang mau liburan, nelefon SKPD. Itu ambil uangnya dari mana? Kantong sendiri? Saya tidak yakin," ujar Ade Irawan, saat menjadi pembicara dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2017, di sebuah hotel di Kota Serang, Rabu (10/2/2016).

Ia mengatakan, hal tersebut berdasarkan hasil penelitiannya di Provinsi Banten. Oleh karenanya, SKPD menjadi instansi yang paling sering berurusan dengan penegak hukum.

"Mohon maaf sekali lagi, SKPD itu pelaku sekaligus korban. Korban siapa? Korban banyak pihak. Jadi SKPD harus punya keberanian. Kalau ada yang minta (uang), atau manipulasi, harus melawan, karena yang akan kena beberapa taun kemudian ya SKPD," katanya.

Selain itu, ia juga menyebut banyak SKPD yang mengumpulkan uang untuk disetor ke pihak-pihak tertentu.

"Banyak SKPD yang mengumpulkan uang untuk disetor. Kami banyak catatan soal itu. Saya sudah banyak melakukan penelitian di Banten.  Saya enggak tahu setornya ke siapa," ujarnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah selalu menggembor-gemborkan tentang pemerintahan yang bersih (clean government). Namun, sangat minim dalam pelaksanaannya.

"Dasar utama pentingnya pemerintahan yang bersih ini prasayarat negara bisa menjalankan fungsi dan kewajibannya kepada warga. Kewajiban menyejahterakan, mencerdaskan, dan melindungi. Kalau pemerintahannya korup, akan gagal menjalankan itu," ucapnya.

Ia mengatakan, terciptanya pemerintahan yang bersih bergantung pada pemimpinnya.

"Pemimpinnya bersih dan komitmen melawan korupsi. Kalau tidak punya itu, ke bawah-bawahya akan bermasalah. Saya tidak katakan pemimpin itu hanya gubernur, tetapi DPRD, kepala SKPD dan unit-unit di bawahnya. Jadi faktor kepemimpinan yang penting. Kalau pemimpinanya buruk terjadi pemerintahan yang korup, misalnya gubernur minta setoran ke SKPD," cetusnya. (Kuk/Red)

Komentar