Bela Aparatur Desa Soal Bansos di Cijaku, Politisi PDIP: Mau Eksis Jadi Artis Saja

LEBAK, TitikNOL - Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak ekonomi akibat virus Corona di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak menjadi riuh, setelah adanya tudingan pemotongan anggaran yang disampaikan oleh salah satu anggota legislatif karena belum terbukti kebenarannya.

Bahkan, Kepala Desa dan Camat kompak menanyakan tudingan yang disampaikan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah.

Camat Cijaku Apip Saepudin mengatakan, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) baru cair Minggu (17/05/2020) ini. Proses pembayaran dijaga ketat oleh Danramil dan Kapolsek Cijaku untuk mengantisipasi dugaan penyelewengan oleh oknum yang mengatasnamakan aparatur pemerintah.

"Pembayaran BST Kemensos dari PT. Pos Malingping ke 658 KPM se Kecamatan Cijaku di 4 tempat Pembayaran di Desa Cipalabuh, Desa Kandangsapi, Desa Sukasenang, Desa Cihujan. Setiap KPM menerima Rp600 ribu untuk bulan April langsung dari Pegawai PT. Pos tanpa ada potongan apapun," katanya kepada TitikNOL.

Baca juga: Tudingan Dewan Soal Bansos Disunat Bikin Gaduh, Ini Penjelasan Camat Cijaku

Pernyataan anggota Dewan dari Dapil V (Cijaku, Cigemblong, Malingling, Wanasalam) itu disikapi oleh serius anggota dewan lainnya dari Dapil dan komisi yang sama yakni Agus Ider Alamsyah.

Menurut Agus yang juga politisi PDI Perjuangan ini, dalam situasi pandemi Corona ini seharusnya wakil rakyat memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat bukan malah membuat kegaduhan.

"Saya sangat menyayangkan stetmen sahabat saya Musa. Sebagai Dewan seharusnya tidak memberikan pernyataan provokatif. Harus mengedukasi yang bagus," ujarnya.

Bukan tanpa alasan, anggota Dewan yang sama-sama dari Komisi IV itu mengaku telah mengkroscek langsung kebenaran stetmen Musa kepada masyarakat yang menerima bantuan dan aparatur pemerintah setempat. Hasilnya, tidak ditemukan dugaan penyunatan anggaran.

"Kasihan pihak Desa menyusun dokumen agar akurat dan tepat sasaran. Kalau berkomentar silahkan itu hak, tapi jangan tendensius dan men juidge langsung bersalah. Ini sudah menimbulkan kegaduhan. Saya sudah cek ke dapil 5 dan tidak menemukan adanya informasi itu," tuturnya.

Ia menyebutkan, program pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan harus berjalan dengan baik dan wajib terserap dengan akurat.

Pria yang kerap disapa Rambo itu menegaskan, petugas Desa sudah bekerja keras mendata masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan. Bahkan, tidak sedikit ada tekanan dari warga agar anggaran cepat dicairkan.

Layaknya sebagai seorang legislatif yang tugasnya mengawasi, harusnya kata Rambo, jika berstatemen harus berdasarkan data dan fakta temuan di lapangan dan jangan terkesan memberikan informasi tidak lengkap yang akhirnya menimbulkan kegaduhan. Ia menyarankan, jika ingin eksis, maka jadilah artis bukan politisi.

"Fakta di Lapangan nggak ada (pemotongan) di Cijaku. Kasihan loh Desa, siang malam mereka ditanya warga kapan dapat bantuan. Ya kalau mau eksis jangan jadi politisi, tapi jadi artis saja," tegasnya. (Son/TN1)