Minggu, 14 Juli 2024

Bentangkan Spanduk, Warga Pertanyakan Kejelasan Mabes Polri Ihwal OTT Pejabat di Pandeglang

Aksi warga Pandeglang bentangkan spanduk untuk meminta kejelasan kegiatan OTT oleh Divropam Mabes Polri. (Foto: TitikNOL)
Aksi warga Pandeglang bentangkan spanduk untuk meminta kejelasan kegiatan OTT oleh Divropam Mabes Polri. (Foto: TitikNOL)

PANDEGLANG, TitikNOL - Sejumlah warga Kabupaten Pandeglang membentangkan spanduk untuk mempertanyakan kejelasan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri terhadap pejabat di Kabupaten Pandeglang.

Salah satu massa aksi, Uday Suhada mengatakan, informasi adanya OTT terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Pandeglang telah mencuat di masyarakat. Tindakan itu dikabarkan dilakukan oleh Divropam Mabes Polri.

"Dengar di Pandeglang ada OTT? Kita mendengar bagaimana urutan peristiwa di salah satu hotel di Kota Serang. Kemudian urutan peristiwa di sorum Pandeglang, OTT isinya. Bukan KPK yang OTT, sekarang kita tinggal tanya Divpropam Mabes Polri, apa yang sesungguhnya terjadi. Spanduk kita bentangkan untuk menanyakan mana suara Divpropam Mabes Polri," katanya saat ditemui di depan Kantor Bupati Pandeglang, Selasa (25/5/2021).

Ia menerangkan, awalnya kejadian OTT dilakukan terhadap pejabat Pemkab Pandeglang dan pengusaha di sebuah hotel di Kota Serang. Ternyata hal itu untuk menindaklanjuti OTT pejabat di internal Kepolisian.

Hal itu diketahui setelah Uday mendapatkan keterangan dari saksi mata yang berada di lokasi penangkapan disebuah hotel di Kota Serang.

"Saya ingin menyampaikan, bahwa di internal Kepolisian sedang terjadi sesuatu dan itu harus diungkapkan kepada publik. Aparat Kepolisian juga bagian dari republik ini. Kami berharap pihak Kepolisian menjelaskan kepada rakyat Pandeglang apa yang sebenarnya terjadi. Informasi yang berseliweran ini harus diluruskan," ungkapnya.

Pihak Kepolisian diminta untuk tidak bungkam demi jelasnya sebuah informasi dan tidak menimbulkan banyak perspektif liar. Karena berdasarkan data yang dimilikinya, ada pejabat utama di Polres Pandeglang yang dilakukan mutasi dengan keterangan Riksa.

"Ada kode Riksa, artinya mereka yang dimutasi ini adalah yang bermasalah yang harus diperiksa dan dugaanya ke arah sana, ke arah transaksi apakah suap, apakah gratifikasi, apakah pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat atau pengusaha di lingkungan Pandeglang. Dalam hal ini saya kira pihak Kepolisian menjelaskan, tidak bungkam ke publik. Kita tahu kok siapa saja yang disasar oleh Divpropam Mabes Polri terhadap sejumlah pejabat di Polres Pandeglang, ada pejabat utama, ada seorang Kasat, ada beberapa Kanit, ini saya kira butuh penjelasan dari pihak Kepolisian baik itu Divpropam Mabes Polri, Kapolda dan Kapolres," tegasnya.

Menurut pegiat anti korupsi itu, aksi bentang spanduk tersebut sebagai upaya warga Pandeglang guna mengungkapkan rangkaian yang terjadi pada kegiatan OTT. Terlebih, kasus itu dinilai ada kaitannya dengan mafia monopoli proyek di Pemkab Serang.

"Saksi yang bisa menjelaskan kronologis peristiwa itu ada dan dia siap dikonfirmasi. Di hotel itu dia menyaksikan ada penggerebkan, ada yang lari dan seseorang itu kabur. Ada beberapa anggota kepolisian yang diambil. Ini rangkaian, otak pelakunya ada pasti. Justru itu ini upaya dari teman-teman untuk mengungkapkan siapa yang monopoli proyek yang selama ini sering terjadi," paparnya. (Son/TN1)

Komentar