Rabu, 4 Desember 2024

Datangi DPRD Banten, Apdesi Bayah Curhat Dampak Negatif Lingkungan Akibat Aktivitas PT. Cemindo

Ketua Apdesi Kecamatan Bayah, Rafik Rahmat Taufik. (Foto: TitikNOL)
Ketua Apdesi Kecamatan Bayah, Rafik Rahmat Taufik. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Bayah, sambangi DPRD Banten untuk menyampaikan keluhan masyarakat ihwal dampak negatif dari aktivitas PT. Cemindo.

Kedatangan mereka dihimpun dalam audiensi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni. Hadir juga perwakilan perusahaan dan pimpinan intansi yang berkaitan.

Ketua Apdesi Kecamatan Bayah, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, perusahaan seolah acuh terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan.

Sejauh ini, pihaknya mengaku mendapat curhatan dari masyarakat yang merasakan langsung dampak negatif dari aktivitas perusahaan, seperti rumah retak akibat blasting, sawah kekeringan, dan polusi udara.

“Seminggu yang lalu, saya ada videonya, Bayah lingkungannya itu hitam karena debu dari klingker yang diturunkan Kapal dari dermaga, ada beberapa desa yang terdampak. Itu bukan hanya sekali, beberapa kali,” katanya saat ditemui usai audiensi, Rabu (23/3/2022).

Ia menerangkan, audiensi bersama legislator bagian dari tahapan langkah, karena sebelumnya perwakilan Apdesi pernah berdialog dengan pihak perusahaan, namun dinilai tidak ada tindaklanjut.

“Kami datang ke DPRD karena kami datang ke perusahaan tidak ditanggapi serius. Kami sudah melayangkan surat audiensi, pihak perusahaan akan menindaklanjuti. 2 bulan tidak ada tindakan apa-apa, kami unjuk rasa,” terangnya.

Ia menegaskan, langkah yang dilakukannya tidak memiliki motif lain, selain untuk kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Tuntutan kami tidak ingin dianggap spele, sehingga keberadaan perusahaan di Bayah bisa berdampak positif terutama pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Rafik juga mengaku mendapat aduan dari masyarakat tentang sulitnya akses mendapat pekerjaan di perusahaan di Bayah. Sehingga pihaknya meragukan klaim pihak perusahaan sudah 80 persen menyerap tenaga kerja lokal.

“Banyak masyarakat datang ke Kepala Desa tapi sulit untuk diakses, itu yang datang ke saya. Tinggal pembuktian saja 80 persen itu by name bya addres, saya tidak yakin, dugaan saya itu hanya pembenaran agar tidak disudutkan,” paparnya. (TN3)

Komentar