Demo Gubernur, Mahasiswa Kritisi Pinjaman Pemprov ke PT. SMI

SERANG, TitikNOL - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat), melakukan aksi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Curug, Kota Serang, Rabu (23/9/2020).

Dalam aksinya, mahasiswa sikapi soal proses pinjaman Pemprov Banten ke PT. SMI, untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.

Dalam rangkaian aksinya, para mahasiswa menggotong keranda mayat sebagai simbol matinya perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap rakyat yang kesusahan di tengah pandemi.

Para mahasiswa menilai, dari tiga aspek yang di prioritaskan PEN, Pemprov Banten hanya fokus pada pembangunan insfratuktur untuk sport center. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp430 miliar. Artinya, anggaran yang dialokasikan itu 50,22 persen dari dana pinjam APBD Perubahan yakni Rp856 miliar.

Salah satu massa aksi Fikri mengatakan, penyebaran virus Corona terus menghantui kehidupan masyarakat Banten. Alih-alih fokus menangani pandemi, Gubernur Banten Wahidin Halim malah sibuk mencari dana untuk proyek-proyek yang tertunda karena refocusing.

Hal itu terlihat dari kebijakan Pemprov Banten yang memprioritaskan APBD Perubahan untuk pembangunan sport center. Dalih akan menyerap 7.500 tenaga kerja terus dinarasikan untuk menutupi kepentingannya. Padahal, kebijakan itu dianggap tidak menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

"Inilah menjadi bukti, bahwa prioritas WH-Andika bukan kesehatan rakyat di tengah pandemi, melainkan bagaimana caranya mendatangkan keuntungan terlebih banyak persoalan yang dialami oleh para garda terdepan Covid-19," katanya saat berorasi di KP3B, Rabu (23/9/2020).

Ia menuturkan, PEN tentu menjadi perhatian elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi Bangsa. Namun nyatanya, watak Pemprov Banten masih memikirkan proyek-proyek yang tertunda demi mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Sudah seharusnya masyarakat dan mahasiswa memperhatikan secara utuh kinerja dari WH-Andika, yang semakin amburadul dalam membangun Banten. DPRD yang diharapkan menjadi instansi kritis terhadap program Gubernur, malah menjadi instansi yang tidak mempunyai fungsi pengawasan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, total pinjaman Pemprov Banten kepada PT. SMI adalah Rp4.9 Triliun. Kemudian, sekitar Rp856 miliar masuk kepada APBD Perubahan 2020 dan sisanya Rp4.1 triliun masuk dalam APBD murni tahun 2021.

Pembayaran hutang ini, kata dia, akan di bebankan kepada rakyat selama hitungan tahun. Barometer tindakan yang dilakukan Pemprov, jelas telah telah jauh dari kepentingan untuk rakyat.

"Ini menjadi hal yang menyakitkan untuk hati rakyat. Jika, kita rinci dana pinjaman sebesar Rp856 miliar masuk untuk pembiayaan Sport Center yang menyedot dana sebesar Rp430 miliar atau sekitar 50,22 persen. Artinya setengahnya dialokasikan kepada pembangunan sport center. Jelas ini sudah jauh dari kepentingan rakyat kawan-kawan," jelasnya.

Menurutnya, kondisi krisis yang dialami oleh masyarakat saat ini, masih tidak membuka mata para pemimpin yang ada di Banten. Uluran tangan para pemimpin lewat kebijakan untuk rakyat dirasa sudah jauh dari harapan.

Jantung masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 adalah UMKM. Jika dana stimukus Pemprov Banten fokus pada bantuan usaha, maka perbaikan ekonomi akan cepat teratasi.

"Sudah seharusnya Gubernur peka terhadap keadaan masyarakat. Pendidikan menjadi permasalahan vital yang harus ditanggulangi. Sehingga, beban masyarakat dapat terbantu," tegasnya.

Atas kebijakan itu, para mahasiswa menuntut pendidikan dan Kesehatan harus menjadi sasaran utama program PEN. UMKM harus menjadi prioritas utama demi pemulihan ekonomi daerah dengan sesuai landasan PEN. Realokasi dana anggaran harus transparan. Serta komitmen padat karya dalam pembangunan sport center. (Son/TN1)