Demo Pendopo, PMII Desak Gubernur Banten Mundur

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat mendatangi Ratusan Mahasiswa Banten yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan kantor Gubernur Banten di Curug, Kota Serang, Selasa (1/10/2019). (Foto: TitikNOL)Gubernur Banten, Wahidin Halim saat mendatangi Ratusan Mahasiswa Banten yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan kantor Gubernur Banten di Curug, Kota Serang, Selasa (1/10/2019). (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Ratusan Mahasiswa Banten yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Banten di Curug, Kota Serang, Selasa (1/10/2019).

Dalam aksinya, mahasiswa meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim - Andika Hazrumy, mendatangi masa aksi dan melakukan diskusi serta menandatangani fakta integritas yang dibuat mahasiswa.

Pantauan di lokasi, sebelum Gubernur Banten Wahidin Halim mendatangi kelompok mahasiswa, Sekertaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar lebih dulu mendatangi masa aksi, namun ditolak serta dilempari minuman dalam kemasan gelas.

Menanggapi hal tersebut, Al Muktabar mengatakan, pihaknya akan menerima apa saja yang akan disampaikan mahasiswa, sambil menunggu selesai berorasi.

"Kita belum dialog jadi belum tahu apa yang akan disampaikan, kita masih menunggu," katanya setelah diusir mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim pun akhirnya mendatangi sekelompok mahasiswa dan melakukan diskusi.

Dalam diskusinya, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan yang dimasukan dalam fakta integritas yang harus ditandatangani Gubernur Banten.

Namun, Wahidin Halim enggan menandatangi fakta integritas yang dibawa mahasiswa.

"Saya tidak mau diintimidasi, mana yang kalian tidak puas buktikan nanti di lapangan," tegas Gubernur Banten saat diminta tandatangan fakta integritas.

Diketahui, beberapa tuntutan mahasiswa yang disampaikan ketua PKC PMII Banten Ahmad Solahudin diantaranya, pecat kepala dan pejabat OPD di lingkungan Pemprov yang tidak becus dalam bekerja, segera tuntaskan program yang belum terealisasi.

Lalu, lakukan percepatan pembangunan sesuai dengan target RPJMD dan RKPD, wujudkan Banten bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, tuntaskan masalah pengangguran di Pemprov Banten serta tegakan perda CSR No. 4 tahun 2006.

"Bahwa apabila Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten sudah tidak sanggup memimpin lebih baik mundur dari jabatannya," tegas ketua PKC PMII Banten. (Lib/TN1)

Komentar