Demo PUPR dan Biro Adpem, LSM Desak Gubernur Banten Evaluasi Menyeluruh

SERANG, TitikNOL - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Anti Kolusi dan Nepotisme, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten di Ciceri, Kota Serang, Rabu (13/9/2017).

Dalam aksinya massa menuding, adanya kongkalikong di dinas tersebut dalam hal floting pekerjaan yang didanai dari APBD Banten. Dampaknya, kata pendemo, banyak proyek di dinas tersebut yang hasilnya tidak maksimal dan berbau korupsi.

Pendemo menyebut, salah satu proyek yang terindikasi dikorupsi terjadi pada pembangunan ruas jalan Citeureup - Tanjung Lesung - Sumur senilai Rp22,5 miliar. Menurut pendemo, dari hasil investigasi yang dilakukan, banyak kejanggalan dalam proses pengerjaannya dan terindikasi kuat terjadinya korupsi.

Pendemo pun mengaku sudah melengkapi berkas hasil investigasi di ruas tersebut dan akan melaporkannya ke Kejaksaan tinggi (Kejati) Banten, agar ditindak lanjut oleh aparat hukum.

"Kami sudah melengkapi berkas. Kami menemukan fakta yang cukup mengejutkan di ruas jalan itu. Makanya usai dari sini kami akan ke Kejati Banten untuk melaporkan secara resmi," ujar Poppy Yusuf, salah satu pendemo dalam orasinya.

Selain itu kata Poppy, PUPR di bawah kepemimpinan Hadi Soeryadi sangat kental membagi-bagikan proyek di dinasnya kepada pihak berkepentingan, tanpa mengindahkan proses yang sebenarnya. Dampaknya, banyak proyek di dinas tersebut yang hasilnya tidak maksimal.

"Kita tahu, dinas ini sarat akan praktek korupsi kolusi dan nepotisme. Ini harus kita bongkar, demi terwujudnya kualitas pembangunan di Provinsi Banten," ujar Poppy dalam orasinya.

Usai menggelar aksi di depan PUPR Banten, massa aksi kemudian bergerak ke KP3B Banten di Curug, Kota Serang dan melanjutkan aksi ke Biro Administrasi Pembangunan (Adpem).

Dalam aksinya massa menyebut, jika oknum Biro Adpem yang membawahi Unit Layanan Pengadaan (ULP) banyak melakukan kolusi dan nepotisme, terutama dalam hal pemberian surat tugas kepada anggota Pokja.

"Kita tahu, beredar di ULP SPT gemuk dan SPT tulang. Itu semua permainan ULP, terutama Mahdani selaku kepala biro dan Saiful Bahri selaku sekretaris yang juga menjadi motornya," teriak pendemo.

Mereka pun mendesak agar Gubernur Banten Wahidin Halim, mengevaluasi secara menyeluruh seluruh pegawai di ULP dan mencopot jabatan Mahdani dan Saiful Bahri dari jabatannya, karena dianggap menjadi buang keladi terjadinya kekisruhan yang terjadi di layanan pengadaan di Pemprov Banten. (wen/red)