Kamis, 3 April 2025

Diduga Kondisikan Proyek APBD Banten dengan Nilai Fantastis, Kadis PUPR Didemo

Sejumlah massa aksi saat akan demo ke dinas PUPR Banten. (Foto: TitikNOL)
Sejumlah massa aksi saat akan demo ke dinas PUPR Banten. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL – Puluhan pendemo yang tergabung dalam LSM Komando Masyarakat Banten (KOMBAT), menggelar aksi unjukrasa di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten, di KP3B,Curug, Kota Serang, Selasa (9/3/2021).

Dalam aksinya, mereka menduga adanya suap dan pengkondisian pemenang untuk sejumlah paket tender proyek pekerjaan kontruksi di dinas tersebut.

Solah, koordinator di aksi tersebut mengatakan, ada bebera pekerjaan tender di Dinas PUPR yang diduga sudah diatur pemenangnya oleh Kepala Dinas PUPR M. Tranggono. Salah satunya adalah Proyek Pembangunan Jembatan Bogeg dan FO KA Bogeg senilai Rp205,5 Milyar, yang disinyalir sudah mengarah ke salah satu perusahaan.

Lalu, Proyek Pembangunan Jalan Banten Lama - Tonjong Senilai Rp110,3 Milyar. Diduga kuat calon pemenangnya sudah dikondisikan. Kemudian proyek Pembangunan Jalan Boru-Cikeusal (Akses Tol Serang - Panimbang) Senilai Rp 309,8 Milyar.

Dalam pernyataannya, Solah menilai, dugaan pengkondisian paket-paket tersebut merupakan praktik curang dan bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa.

"Berdasarkan hasil Investigasi kami, Kepala Dinas PU, saudara Trenggono diduga dengan sengaja sudah mengatur perusahaan pemenang pada pekerjaan. Tentunya praktik korup warisan kolonial ini harus dilawan agar iklim perekonomian di Banten bisa berjalan dengan sehat," ujar Solah.

Solah juga menyampaikan, agar pihak berwajib untuk segera memeriksa Kadis PUPR Provinsi Banten guna menyelamatkan uang rakyat dan pembangunan Provinsi Banten.

"Komando Masyarakat Banten (KOMBAT) meminta Aparat Penegak Hukum untuk segera memeriksa Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten M. Tranggono. Ini perlu dilakukan untuk menjaga uang rakyat yang rentan disalahgunakan ini. Sebab dari bukti yang kami miliki, Kepala Dinas PUPR banyak melakukan penggantian personalia, baik di PPK maupun Barjas demi memuluskan niat jahatnya mengkondisikan pemenang paket proyek tersebut,” imbuhnya.

"Jika dugaan kami tentang pengkondisian tersebut nanti benar adanya, maka kami akan menggelar aksi yang lebih besar untuk menuntuk Kadis PU Banten mundur dan akan kami kawal menuju jalur hukum", tutup Solah. (TN1)

Komentar