TANGERANG, TitikNOL - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang, Tiba Yuda Laksana, menanggapi kritik Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Banten Udin Saparudin, terkait aksi yang dilaksanakan Badko HMI Jabodetabeka-Banten.
Dalam kritiknya Udin mengatakan bahwa gerakan Badko HMI Jabodetabeka-Banten ke Pemprov Banten tidak membuat kemaslahatan serta menimbulkan kisruh antara Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Menurut Yuda, urusan kekisruhan itu tidak ada sangkut pautnya dengan aksi yang dilakukan oleh HMI, karena tuntutan yang dilakukan pihaknya murni dan tidak ada yang menunggangi.
"Kita turun aksi bukan karena pesanan dan bukan atas dasar disuruh oleh siapapun. Soal mereka kisruh (Gub-Wagub) itu tidak ada sangkut pautnya dengan aksi kita," ujar Yuda ketika dikonfirmasi, Sabtu (4/5/2019).
Baca juga: Usai Demo Pemprov, HMI Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejati Banten
Yuda menyebutkan, klaim-kalim yang ditujukan kepada aksi HMI kemarin tidaklah benar. Dirinya juga menyinggung soal pertemuan antara ketum KAHMI bersama Gubernur Banten di rumah dinas.
"Memang banyak sekali klaim dan tuduhan terhadap aksi kita kemarin. Mungkin bisa saja ada orang yang sempat bertemu dengan Gubernur dan mengklaim pergerakan HMI di Banten," ujarnya.
kendati demikian, Yuda menegaskan keseriusannya dalam mengawal indikasi adanya dugaan korupsi di pemerintahan Banten.
Bahkan pihaknya akan melanjutkannya ke KPK dengan membawa 50 kader HMI Cabang Tangerang, setelah kemarin melaporkannnya ke Kejati-Banten.
"Kami akan tunjukan keseriusan kami dalam mengawal indikasi adanya korupsi di pemerintahan Banten ini. HMI Cabang Tangerang siap meneruskan ini ke KPK dengan membawa 50 orang kader untuk menuntut proses kasus tersebut," tukasnya.
Yuda juga menjelaskan soal garis koordinasi Badko. Menurutnya, keterlibatan kader-kader HMI Cabang se-Banten dan kader komisariat kemarin adalah atas dasar kesadaran mereka yang ingin ikut dalam aksi dan bukan berdasarkan paksaan dari Badko.
"Kemarin itu adalah gerakan Badko HMI Jabodetabeka-Banten dan cabang HMI se-Banten. Jadi wajar ketika ada kader komisariat dan cabang yang ikut dalam aksi tersebut, karena kita secara garis organisasi ada dibawah naungan Badko," ungkapnya.
Seperti diketahui, rentetan aksi sejumlah aktivis HMI ke Pemprov Banten hingga berujung pelaporan ke Kejati Banten, menuai kritikan dari senior mereka yamg tergabung dalam KAHMI. (Lib/TN1)