Dilaporkan JPMI Ke KPK, Gubernur Banten: Geblek, Bodoh Itu Orang

SERANG, TitikNOL - Gubernur Banten Wahidin Halim, angkat bicara atas adanya pelaporan dugaan terlibat dalam kasus pemotongan dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) oleh Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, pelaporan itu dinilai hanya untuk mencari sensasi. Sebab, orang nomor satu di Banten itu merasa tidak terlibat dalam kasus dugaan pemotongan dan hibah Ponpes tahun anggaran 2020.

"Bagus, biarin saja. Orang mau cari sensasi. Nggak ada hubungannya, hubungannya saya dengan pemotongan dana hibah, apa coba. Apa alasannya, dasar hukumnya apa? Nggak ada," katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Senin (3/5/2021).

Ia menerangkan, kebijakan dana hibah bermaksud untuk membantu perkembangan Ponpes. Secara hukum, perjanjian dibuat tapi ditandatangani oleh pengguna anggaran yakni Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tahun 2020.

Pria yang kerap disapa WH itu menuduh, pelaporan dirinya kepada KPK oleh JPMI tanpa dasar hukum yang kuat. Bahkan secara berani, WH menyebutkan pelapor dirinya adalah orang bodoh.

"Bagus kebijakannya, tapi implementasi di lapangan ada korupsi, ya tidak bisa ditarik ke gubernur atau Presiden. Menteri Sosial itu korupsi, emang Presiden diperiksa. Geblek itu orang (yang melaporkan ke KPK), bodoh itu orang, tulis saja bodoh itu orang," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya mempertanyakan pendirian JPMI. Hal itu disinyalir secara taktis hanya untuk melaporkannya ke KPK.

Ia mengaku tidak ada niatan sama sekali untuk melaporkan balik JPMI. Hanya saja, orang yang peduli kepadanya membela dan melapor balik ke Polisi.

"Anak buah saja itu yang ingin melapor balik. Biar saja, iseng kali. Saya mah nggak kepikir lapor balik, ngapain begitu. Kalau dicari ada hubungannya ya boleh, tapi nggak sih, santai saja saya mah. Hadapin orang geblek masa harus ngamuk-ngamuk," terangnya. (Son/TN1)