SERANG, TitikNOL - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI MPO cabang Serang mempertanyakan anggaran belanja Pemkot Serang menyewa rumah Dinas seharga RP 575 juta, berdasarkan informasi yang didapat dari Situs Sirup LKPP.
Sewa rumah dinas tersebut diketahui untuk pimpinan daerah yakni walikota, wakil walikota dan sekda. Mahasiswa menilai anggaran belanja sebesar itu dianggap mubajir ditengah situasi pandemi seperti ini.
"Dalam hal ini untuk rumah dinas pimpinan daerah itu kita menemukan anggaran 575 juta," ujar Irkham Magfuri Jamas salah satu mahasiswa, saat akan menyampaikan aspirasinya di Kantor DPRD Kota Serang, Selasa (10/8).
Selain biaya sewa rumah dinas Irkham juga mengungkapkan adanya biaya rehabilitasi rumah dinas Walikota dan wakil walikota yang harganya cukup fantastis.
"Belum lagi ada biaya rehabilitasi rumah dinas walikota sebesar 199juta, kemudian ada rehabilitasi rumah dinas wakil walikota sebesar 170 juta,"ujarnya.
ia menganggap anggaran tersebut merupakan lelucon dikota Serang, karena hingga kini tidak ada rumah dinas yang ada hanya rumah pribadi.
"Kota serang sendiri belum punya Rumah dinas dan kota serang menggarkan ini untuk sewa rumah dinas. Sehingga yang dianggap sebagai rumah dinas adalah rumah pribadi dan masing masing pimpinan daerah yakni walikota dan wakil walikota,"ujarnya
Saat ditanya apakah yang disewa menjadi rumah dinas ada rumah pribadi pimpinan daerah, Irkham mengatakan pihaknya belum menemukan kejelasan.
"Tapi di pos anggarannya ada. Apakah yang disewa itu rumah pribadi atau lain sebagainya kita belum menemukan kejelasan. Kita meminta kejelasan disini, tidak mendapatkan itu,"ujarnya.
Sementara itu Walikota Serang syafrudin saat dikonfirmasi terkait sejumlah anggaran belanja yang dianggap mubajir ditengah pandemi Covid19 dirinya enggan berkomentar banyak.
"Kalo masalah itu wajar, artinya pendapat orang kan wajar. Hanya saya tidak bisa menjawab secara rinci yah, sebab itu bukan keinginan kami,"katanya. (TN2)