Duh, Bantuan Pulsa untuk Siswa Rp11 M Batal Dianggarkan Pemprov Banten

SERANG, TitikNOL – Pemerintah Provinsi Banten batal menganggarkan batuan pulsa senilai Rp11 miliar untuk para siswa yang melakukan pembelajaran secara daring. Pasalnya, program bantuan pulsa itu tidak disetujui oleh PT. SMI. Mengingat, pengadaan bantuan berupa pulsa diadakan melalui skema pinjaman daerah melalui APBD Perubahan 2020.

Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dwiyanti, membenarkan tentang pembatalan bantuan pulsa senilai Rp11 miliar untuk siswa. Mengingat, program itu dialokasikan dari skema pinjaman daerah senilai Rp856 miliar untuk APBD Perubahan.

"Awalnya memang Pemprov Banten akan melakukan usulan bantuan untuk siswa dalam rangka melakukan belajar daring, yaitu pulsa. Ternyata program ini tidak bisa dibiayai dari yang kami lakukan. Tidak ada (bantuan)," katanya secara singkat kepada TitikNOL, Selasa (15/9/2020).

Senada dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M. Nawa Said Dimyati. Menurutnya, dana pinjaman yang dialokasikan untuk bantuan pulsa untuk siswa tidak dapat dialihkan kepada program lain. Sebab, pola pinjaman daerah dalam rangka pengajuan program bukan hanya sebatas meminjam bantuan dana.

"Pengajuan nggak disetujui, ya batal dari APBD Perubahan. Tidak dialihkan, batal. Skema pinjaman itu untuk memberikan pinjaman berupa program. Kalau programnya tidak disetujui oleh PT. SMI, tidak bisa dijalankan," paparnya.

Ia mengaku tidak mengikuti lebih dalam terkait penyusunan program yang diajukan Pemprov Banten kepada PT. SMI. Terlebih, kewenangan dirinya hanya ada pada persetujuan pinjaman daerah untuk dimasukan pada APBD Perubahan 2020.

"Makanya untuk sifatnya pinjaman, kami tidak ikut secara detail. Kami tidak terlibat dalam program. Mereka hanya minta dalam APBD-P masuk dan kami melakukan persetujuan," jelasnya.

Dengan pembatalan itu, orang yang kerap disapa Cak Nawa itu berharap, Dindik Banten dapat memberikan solusi untuk pengganti bantuan terhadap siswa. Seperti melakukan pengadaan wifi gratis untuk siswa yang bertempat tinggal di daerah susah signal.

"Untuk perubahan tidak bisa, sudah diketok. Cara untuk mengatasi agar sesuai, kami mendorong Dindik membantu membuat wifi gratis terutama di daerah pedalaman," tukasnya. (Son/TN1)